Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Organisasi mengikuti koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri terkait penguatan ketatalaksanaan pemerintahan daerah dan kebijakan pemberian TPP ASN Tahun 2027. Pembahasan mencakup penataan proses bisnis, penyusunan SOP, penyelarasan jabatan, serta mekanisme pemberian TPP berdasarkan kelas jabatan, kinerja, dan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, Biro Organisasi melaksanakan konsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI mengenai perencanaan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, termasuk penyusunan analisis kebutuhan lima tahunan, pemetaan jenjang jabatan, persyaratan uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi ASN.

Kedua agenda tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, perencanaan kebutuhan ASN yang tepat, serta kebijakan pemberian TPP yang objektif dan akuntabel.