GORONTALO – Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Pendampingan Pengisian Info Jabatan pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Perencanaan. Kegiatan yang dirangkaikan langsung dengan Review dan Penyesuaian Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) ini dilaksanakan pada Selasa, 27 Oktober 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda Provinsi Gorontalo.

Kegiatan strategis ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, Erman B. Monoarfa. Rapat tersebut dihadiri oleh para pejabat kepegawaian serta pengelola data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Gorontalo.

Dalam arahannya, Erman B. Monoarfa menekankan bahwa kelengkapan dan keakuratan Informasi Jabatan di dalam SIASN merupakan kunci utama dalam perencanaan kebutuhan pegawai yang efektif. "Data yang valid di SIASN Perencanaan akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memetakan kebutuhan formasi, pengembangan karier, hingga pemenuhan hak-hak kepegawaian yang tepat sasaran," ungkap Erman.

Selain pendampingan teknis pengisian SIASN, agenda ini juga menitikberatkan pada Review dan Penyesuaian Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). Penyesuaian ini menjadi langkah krusial di tengah dinamika perubahan regulasi dan kebutuhan penataan organisasi saat ini. Melalui review SKJ, Biro Organisasi berupaya memastikan agar setiap jabatan fungsional maupun pelaksana memiliki standar kompetensi yang relevan, terukur, dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Pendampingan ini tidak sekadar diisi dengan pemaparan materi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan praktik langsung (desk). Hal ini bertujuan agar kendala teknis yang dialami oleh pengelola kepegawaian masing-masing OPD dalam menginput dan menyesuaikan data pada aplikasi SIASN dapat segera diselesaikan di tempat.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, Erman B. Monoarfa berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus bersinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan mempercepat langkah Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek penataan SDM aparatur yang berdaya saing dan berakhlak.