GORONTALO — 19 Oktober 2026, Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan profesional, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi menggelar rapat pembahasan mengenai penguatan Jabatan Fungsional (JF) di lingkungan Pemerintah Provinsi. Pertemuan ini difokuskan pada penyelarasan dan optimalisasi peran pejabat fungsional agar sejalan dengan tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing Perangkat Daerah.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Biro Organisasi, khususnya Bagian Kelembagaan yang menaungi penataan struktur dan peta jabatan aparatur pemerintah daerah.

Kepala Biro Organisasi, Erman Monoarfa, dalam arahannya menekankan bahwa transisi dan penguatan Jabatan Fungsional merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk menciptakan sistem kerja yang lebih lincah (agile) dan berorientasi pada hasil.

"Penguatan Jabatan Fungsional ini adalah langkah strategis dalam mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan profesional. Kita ingin memastikan bahwa setiap pejabat fungsional tidak hanya sekadar menduduki jabatan, tetapi benar-benar berkontribusi dan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tempat ia bernaung. Penyelarasan ini sangat krusial agar tidak ada sumber daya yang tidak optimal, sehingga target kinerja Pemerintah Provinsi dapat tercapai secara maksimal," tegas Erman Monoarfa.

Ia juga menambahkan bahwa para pemangku Jabatan Fungsional harus didorong untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya agar mampu memberikan pelayanan publik yang prima.

Di tempat yang sama, Kepala Bagian (Kabag) Kelembagaan Biro Organisasi, Heri Uwete, memaparkan langkah-langkah teknis yang sedang dan akan dilakukan oleh pihaknya terkait penataan struktur ini. Menurutnya, pemetaan yang akurat adalah kunci suksesnya penguatan JF.

"Fokus utama dari Bagian Kelembagaan saat ini adalah melakukan pemetaan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap peta jabatan yang ada di setiap Perangkat Daerah. Kami harus memastikan bahwa formasi, kualifikasi, dan penempatan Jabatan Fungsional ini proporsional serta relevan dengan beban kerja unit kerjanya masing-masing," jelas Heri Uwete.

Lebih lanjut, Heri menegaskan pentingnya menghindari tumpang tindih pekerjaan di lapangan. "Dengan penataan yang tepat sasaran, kita bisa menghindari tumpang tindih kewenangan. Selain itu, setiap pejabat fungsional akan memiliki kejelasan arah pekerjaan yang nantinya akan berdampak langsung pada kelancaran penilaian kinerja dan pengembangan karier mereka ke depan," tambahnya.

Melalui rapat pembahasan ini, diharapkan akan lahir rekomendasi dan regulasi turunan yang komprehensif terkait penataan kelembagaan aparatur. Ke depannya, seluruh pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.