Pemprov Gorontalo Gelar Evaluasi Reformasi Birokrasi Mikro Kabupaten/Kota secara Virtual

GORONTALO – Dalam upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan pelayanan publik yang prima, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menggelar rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Mikro) Tingkat Kabupaten/Kota. Mengingat efisiensi dan koordinasi lintas daerah, kegiatan ini dilangsungkan secara daring melalui platform Zoom Meeting, Kamis (8/10).

Rapat koordinasi dan evaluasi ini dihadiri oleh jajaran Sekretariat Daerah, jajaran Inspektorat Daerah, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo, meliputi Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato, Boalemo, dan Gorontalo Utara.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang membuka jalannya rapat menyampaikan bahwa evaluasi pada tingkat mikro sangat krusial. Jika evaluasi makro melihat kebijakan secara luas, evaluasi mikro lebih menyoroti bagaimana reformasi birokrasi benar-benar diimplementasikan di tingkat unit kerja dan berdampak langsung pada masyarakat.

"Evaluasi mikro ini adalah instrumen kita untuk memastikan bahwa semangat reformasi birokrasi tidak hanya berhenti pada dokumen administratif di atas meja, tetapi benar-benar mengakar hingga ke unit-unit pelayanan terkecil di kabupaten dan kota," ujar perwakilan Pemprov Gorontalo dalam arahannya melalui layar virtual.

Terdapat beberapa poin utama yang menjadi indikator penilaian dalam evaluasi kali ini, di antaranya:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Kecepatan, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat di tingkat daerah.
2. Akuntabilitas Kinerja: Keselarasan antara anggaran yang diserap dengan outcome (hasil) program yang dirasakan oleh warga.
3. Penyederhanaan Birokrasi: Mengukur kelincahan (agilitas) instansi pasca-penyederhanaan struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota.
4. Zona Integritas: Mendorong lebih banyak unit kerja daerah yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam sesi diskusi Zoom tersebut, masing-masing perwakilan instansi pemerintah kabupaten/kota diberikan kesempatan untuk memaparkan progres, tantangan, serta inovasi yang telah mereka terapkan di daerah masing-masing. Beberapa kendala teknis dan kekurangan SDM di daerah terluar menjadi salah satu topik hangat yang dibahas untuk dicari solusinya bersama.

Melalui evaluasi ini, Pemprov Gorontalo berharap nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo dapat terus meningkat, sejalan dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut ditutup dengan kesepakatan penandatanganan komitmen bersama secara digital untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan yang telah diberikan oleh tim evaluator provinsi.