Genjot Indeks RB dan Kualitas Pendidikan, Pemda Gelar Asistensi Penyusunan Rencana Aksi

GORONTALO — Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo menggelar sesi asistensi tindak lanjut bagi organisasi perangkat daerah (OPD), salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Gorontalo. Langkah ini dilakukan guna menyinkronkan penyusunan matriks rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) tematik agar berdampak langsung pada kinerja nyata serta penerimaan alokasi dana transfer dari pusat.

Pejabat pendamping dari Biro Organisasi Pemprov Gorontalo, Yalfret Tobias, menegaskan bahwa perolehan nilai indeks RB daerah memiliki korelasi erat dengan insentif fiskal dan dana transfer daerah. Menurutnya, tata kelola RB yang kurang optimal akan berdampak langsung pada minimnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat serta berisiko memperlebar disparitas nilai antardaerah.

"Kalau seandainya RB kita tidak memadai atau tidak baik, sedikit sekali insentif dan dana transfer yang kita terima. Selain itu, kita jangan sampai kalah dengan kabupaten/kota, jangan sampai terjadi disparitas indeks RB," ujar Yalfret Tobias saat membuka sesi pendampingan bersama jajaran sekretariat dinas.

Kawal Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan

Asistensi ini merupakan tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya yang digelar selama dua hari. Yalfret menjelaskan bahwa jika rencana aksi sektor penanggulangan kemiskinan dinilai sudah mendekati rampung (sekitar 80 persen), sektor pendidikan kini mendapat perhatian tambahan sesuai arahan Kementerian PAN-RB.

KemenPAN-RB secara khusus menekankan pentingnya pengawalan terhadap peningkatan akses, kualitas, dan mutu pendidikan. Oleh karena itu, Yalfret mengingatkan agar seluruh rencana aksi yang disusun Dinas Pendidikan tetap berpijak pada koridor dokumen perencanaan resmi daerah, seperti Renstra (Rencana Strategis) dan Renja (Rencana Kerja).

"Kita tidak boleh keluar dari 'rel' itu karena merupakan peta jalan yang sudah ada. Rencana aksi harus kita sinkronkan, dan yang paling penting bukan sekadar mengangkat masalah biasa, tetapi harus membedah akar masalahnya secara tuntas," jelasnya.

Rencana Aksi Wajib Berbasis Outcome dan Prinsip SMART

Dalam pemaparan matriks kerjanya, Yalfret mengingatkan agar program yang diajukan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat (outcome), bukan sekadar tumpukan laporan administratif (output).

Setiap program kerja dan indikator target triwulan harus memenuhi kaidah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) serta memiliki kejelasan Definisi Operasional (DO) agar mudah diukur dan dievaluasi.

Selain itu, matriks rencana aksi ini juga dirancang untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor (cross-cutting) antarunit pelaksana teknis. Keberhasilan penyusunan rencana aksi yang terukur ini nantinya diharapkan menjadi parameter kuat dalam penentuan pagu anggaran program di masa mendatang.