Gorontalo, Biro Organisasi Sekretariat Derah Provinsi Gorontalo melaksanakan Roadshow Ke Kabupaten/Kota, dan yang pertama dikunjungi adalah Kabupaten Gorontalo. Dalam rangka percepatan dan peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo, Jumat (15/7/2022). Asisten Administrasi Umum Provinsi Gorontalo Iswanta,Ak menyampaikan dalam sambutannya bahwa sesuai dengan undang- Undang No.33 Tahun 2018 tentang kedudukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota.
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu parameter penetapan standar besaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) Aparatur Sipil Negara. "Oleh karena itu jika ingin TPP kita naik maka perbaiki indeks Reformasi Birokrasi kita, " ungkap Kepala Biro Organisasi Dr. Ir.Aryanto Husain, MMP.
Ia menambahkan, komitmen pimpinan daerah dalam pelaksanaan gerakan reformasi birokrasi di kalangan ASN.
Sementara itu asisten adminstrasi umum Iswanta,SE,Ak.mengatakan pemerintah harus memahami betul era sekarang ini tuntutan masyarakat semakin meningkat, sehingga pemerintah harus menyesuaikan dalam peningkatan pelayanan publiknya. Sebagaimana yang telah diatur baik dalam Permendagri dan Permenpan RB, pemerintah akan ters mengimprovisasi apa yang menjadi kewenangan pemerintah salah satunya bagaimana mengimplementasikan Reformasi Birokrasi.
“Sebelumnya kita banyak berbicara terkait SAKIP, LPPD dan sekarang yang paling menggema adalah Reformasi Birokrasi , bukan berarti tidak terkait dengan tugas sebelumnya justru kita dalam rangka mengimplementasikan Reformasi Birokrasi ini kita bisa merangkum apa yang menjadi kewajiban kita dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dalam Reformasi Birokrasi tentunya kita sudah paham betul apa yang menjadi fokus. Kita berbicara di 8 area perubahan Reformasi Birokrasi, dan itulah yang akan kita lihat apakah kita sudah melakukan reformasi perubahan di dalam birokrasi kita,” ucap Iswanta.
Dari 8 area itu, sambungnya mungkin kita nanti dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi akan melakukan rapat evaluasi apakah di 8 area perubahan itu sudah diimplementasikan , yang pertama terkait dengan manjamen perubahan, “saya yakin bapa ibu sekalian sudah paham bahwa kita harus siap dalam melakukan perubahan, karena memang itu adalah hal yang wajib kita implementasikan, kita siap berubah karena tuntutan zaman, public, ataupun tuntutan individu masing-masing pelaku organisasi,” terang Asisten Administrasi Umum Iswanta, Ak.
Kemudian pemerintah pusat daerah kabupaten /kota akan melakukan evaluasi lagi sejauh mana implementasi peraturan perundang –undangan , itu juga dengan melihat lagi apakah memang dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang ada dalam lingkup pemerintah provinsi/kabupaten/kota apakah masih relevan dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakat saat ini.
Kemudian terkait dengan kinerja. Berbicara masalah akuntabilitas kinerja yang selama ini mungkin harus dipertegas lagi bagaimana penguatan nya. Dan yang ketujuh tentunya pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota tidak lepas dari penguatan pengawasan yang selama ini pengawasan hanya focus pada administrasi. Pemerintah seharusnya mengedepankan bahwa pengawasan itu tidak hanya sebatas kelembagaan tapi masuk pada personal.
Dan yang terakhir kembali ujung-ujungnya bagaimana penguatan kualitas pelayanan publik saat ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mendorong mall pelayanan publik. Selain Kabupaten Gorontalo juga Kabupaten Bone Bolango, dan beberapa daerah lain membuat pelayanan public di mall jadi masyarakat sambil menunggu pelayanan juga bisa sambil belanja, ada yang menonton dsb. Masyarakat biasanya yang punya kesibukan tidak sempat untuk mengurus di kantor dan bisa jadi di saat waktu luang berbelanja bisa menyempatkan diri mengurus KTP, perijinan dan sebgainya di tempat mall pelayanan publik.
