Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan yaitu penyederhanaan birokrasi,penyetaraan jabatan,efiensi anggaran APBD, digitalisasi birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penguatan pengawasan melalui pembangunan zona integritas dan integrasi pelayanan publik. Hal ini yang dikatakan oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian,Keuangan dan Pembangunan Provinsi Gorontalo pada saat membuka kegiatan Penguatan dan pendalaman Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas kerja instansi pemerintah Se-Provinsi Gorontalo, Rabu (17/5) di Hotel Grand Q.
Arah kebijakan reformasi birokrasi pada periode terakhir ini ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik kata Iswanta.
RB Tematik merupakan strategi baru dalam road map RB 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Konsep reformasi birokrasi (RB) tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasai akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang memang dirasakan langsung oleh masyarakat jelas Iswanta.
Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan ujar Iswanta.
Sebelumnya Kepala Biro Organisasi Sri Wahyuni D. Matona dalam penyampainnya mengatakan selama 5 tahun indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan sistem akuntabilitas kinerka instansi pemerintah (SAKIP) mengalami fluktuasi.
“Kita mengalami fluktuasi juga termasuk kabupaten/kota. Namun, alhamdulillah untuk Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato selama kurun waktu 5 tahun ini indeksnya naik turus. Apresiasi kepada 2 kabupaten tersebut atas dedikasi dan komitmennya terhadap indeks SAKIP dan RB”, jelas Sri Wahyuni.
Lebih lanjut dikatakan Sri Wahyuni dari pencapaian-pencapaian ini kita perlu melihat kembali hasil evaluasi dari Kemenpan-RB terkait dengan hasil evaluasi RB Provinsi Gorontalo terdapat beberapa catatan yakni pertama, Pemprov Gorontalo harus mengoptimalkan kembali agen perubahan pada seluruh OPD yang ada, kedua, untuk peningkatan penerapan manajemen SPBE mengalami penurunan dari 2,51 menjadi 2,48 dimana salah satu indikator dari RB tematik adalah digitalisasi pelayanan.
Sementara itu untuk SAKIP hal yang menjadi penialaian adalah dokumen perencanaan itu lebih banyak berbicara tentang output,hasil dari kegiatan, kita tidak berbicara seberapa besar dampak dari kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun.
Ini merupakan beberapa catatan dari Kemenpan dan agar menjadi perhatian untuk kita semua pungkas Sri Wahyuni.
Pewarta, Nasrianti.
