Bone Bolango _ Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Dr. Ir. Aryanto Husain, MMP dalam arahannya mengatakan Komitmen Pimpinan merupakan modal terlaksananya Percepatan Reformasi Birokrasi. Hal ini sudah dimiliki oleh Pemda Kabupaten Bone Bolango karena Bupati Bonebolango sudah mewanti wanti OPD yang memberikan kontribusi kegagalan pada Reformasi Birokrasi akan diberi punishment, Senin (25/7/2022) di Setda Bone Bolango.
Lebih lanjut dalam arahannya Sekda Kabupaten Bone Bolango Ishak Ntoma menghimbau organisasi perangkat daerah bisa memeriksa dengan seksama dan satu persatu apa yang ada dalam area perubahan reformasi birokrasi sehingga dapat memenuhi apa yang kan dievaluasi dalam 8 area perubahan reformasi birokrasi.
Yaltobias Fungsional Analis Kebijakan Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo saat menjelaskan secara teknis tentang pelaksanaan evaluasi mandiri Reformasi Birokrasi bahwa permasalahan yang menyebabkan implementasi reformasi birokrasi belum optimal, diantaranya adalah komitmen pimpinan. Yaltobias menghimbau kepada pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango untuk membuat skedul perencanaan Reformasi Birokrasi yang bagus meliputi monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja dan lingkup instansi pemerintah. “Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam road map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan,”jelas Yaltobias.
Sementara itu Staf Ahli Gubernur Dr. Yosep P. Koton menjelaskan monitoring Reformasi Birokrasi dapat dilakukan melalui beberapa hal seperti pertemuan rutin pada tingkat tim reformasi birokrasi untuk memantau perkembangan reformasi birokrasi masih sesuai dengan target-target yang ada dalam road map reformasi birokrasi. Sedangkan pertemuan rutin pada tingkat instansi untuk memantau perkembangan reformasi birokrasi pada setiap unit kerja agar konsisten dengan road map reformasi birokrasi dan memberikan laporan kepada tim pengarah hasil dari monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi.
Pertemuan rutin pada tingkat instansi juga dapat membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis; selain itu dengan pertemuan rutin tingkat instansi dapat dilakukan pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam road map dengan realisasinya, survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi, pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola reformasi birokrasi nasional.
Yaltobias mengungkapkan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah dilakukan setiap enam bulan dan tahunan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan, olehkarena itu Biro Organisasi bersedia untuk membantu secara teknis setiap langkah Kabupaten Bone Bolango dalam menghadapi pra evaluasi Reformasi Birokrasi.
Turut hadir dalam audience penguatan Reformasi Birokrasi seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan host Kepala Bagian Organisasi Setda Bone Bolango Fredi Lasut, S.Sos.,M.Si, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Gorontalo Reyski Kamaruddin Rauf, S.Si
Pewarta, Rina Kadir
