Penyesuaian mekanisme kerja merupakan inti transformasi birokrasi yang merubah lingkungan kerja dan pola kerja ASN kita, dan yang lebih penting adalah perubahan pola pikir ASN pada semua tingkatan.
Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Dr.Ir. Hamka Hendra Noer,Msi pada saat membuka Rapat Koordinasi Organisasi dan Tatalaksana Wilayah Provinsi Gorontalo, Tahun 2022, Rabu (20/7) di Grand Place Convention Centre.
Umumnya birokrat menganggap bahwa pejabat struktural memilki kekuasaan dan kewenangan,sehingga mereka seringkali meminta dilayani daripada melaksanakan tugas utamanya yakni melayani masyarakat kata Hamka.
“Nah, pola pikir seperti ini akan kita ubah menjadi pola pikir yang lebih mengoptimalkan fungsi spesifik tugas pemerintah, yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat”, ujar Hamka.
Pada kesempatan itu juga, Hamka menitipkan pesan-pesan reformasi yang perlu ditindaklanjuti dimana agar semua pihak memberikan perhatian serius terhadap reformasi birokrasi menuju Good Governance. Pasca penyetaraan jabatan pemda agar segera melakukan penyesuaian mekanisme kerja sesuai Permen PAN-RB Nomor 7 tahun 2022 . Termasuk menyelesaikan isu-isu terkait kelembagaan organisasi perangkat daerah pasca penyetaraan jabatan imbuhnya.
Diakhir sambutannya Hamka menghimbau kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tercipta suasana kerja yang kondusif baik pada tingkat pemerintah provinsi namun juga pemerintah kabupoaten/kota. Selain itu forum ini juga dapat mendorong sinergi program antara pemerintah provinsi dan kab/kota secara lebih efektif sebagai upaya meningkatkan kualitas dan pencapaian indeks reformasi birokrasi yang lebih baik pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Dr.Ir. Aryanto Husain,MMP memberikan pengantar dengan judul Meneguhkan Birokrasi Yang Netral Dan Profesional Melalui Percepatan reformasi Birokrasi dan ASN BerAKHLAK di Provinsi Gorontalo.
Kebijakan reformasi birokrasi dimana transformasi birokrasi sampai tahun 2015 difokuskan pada upaya untuk mewujudkan hasil dengan menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik, efektif, efisien dan ekonomis. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi kata Aryanto.
Penyusunan organisasi disesuaikan dengan visi,misi serta tuntutan global yang telah digariskan oleh Presiden RI melalui Nawa Cita. Kinerja difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome agar seluruh unit menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan system berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja jelas Aryanto.
Aryanto juga menyampaikan perbaikan PMPRB 2022 dengan komponen pengungkit yang dibagi menjadi 3 aspek (Area perubahan) yakni aspek pemenuhan , aspek hasil antara dan aspek reform. Dimana aspek pemenuhan masih bersifat dokumentatif sebgagian besar msih menggunakan pertanyaan dari PMPRB lama, sedangkan aspek hasil antara dan aspek berisi indeks yang menggambarkan keberhasilan di masing-masing area dan berkontribusi untuk pencapaian hasil akhir sasaran RB serta lebih menggambarkan perubahan positif dari program tiap area tandasnya.
Pewarta, Vivi.
