Gorontalo - Biro Organisasi, Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer didampingi Asisten Pemerintahan Sukri Botutihe,Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Aryanto Husain, Staf Ahli Gubernur Yosep Koton, Kepala BKD Provinsi Gorontalo Zukri Suratinojo, Kepala Dinas PU Handoyo Sugiharto, Kepala BPMD Adminduk Capil Slamet Bakri, Kepala Dinas Kesehatan dr.Yana Suleman, Kepala Dinas Perhubungan Jamal Ngandro, Kepala Dinas Dikbudpora Wahyudin Katili mengikuti kegiatan In Depth Interview Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2022 bersama Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Kantor Badan Penghubung Jakarta secara virtual, Rabu (24/08/2022).
Di Gorontalo tepatnya di Ruang Huyula Kantor Gubernur, para pejabat juga mengikuti Kegiatan penilaian interview Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP ini yang diikuti secara virtual oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sutan Rusdi, Inspektur Provinsi Gorontalo Sukril Gobel, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sudarman Samad, Kabag Kelembagaan Dan Anjab Helmi Tantu, Kabag Tata Laksana dan Pelayanan Publik Fried Dewi, Kabid Perencanaan Dan Evaluasi Bapppeda Moh. Diki Sidiki, Ketua Satgas RB Yurni Biahimo dan Ketua Satgas SAKIP Inspektorat Provinsi Gorontalo Sitti Badriah.
Evaluasi dilakukan dengan metode in depth interview yaitu proses klarifikasi dan validasi evaluator Kemenpan RB terhadap bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Pj.Gubernur Gorontalo Dr.Hamka Hendra Noer menjelaskan dalam paparannya, fokus utama hasil perbaikan Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo tahun 2022 tentang penguatan dan penajaman program Reformasi Birokrasi pada tingkat Provinsi Gorontalo dan Perangkat Daerah, yakni mengoptimalkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kerja yang cepat, adaptif dan dinamis, serta penerapan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan grand design pengembangan SPBE. Serta melakukan penguatan dan penajaman program Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah, serta mengoptimalkan peran agen perubahan.
Di tempat yang sama kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Aryanto Husasin mengatakan, fokus utama perbaikan SAKIP Provinsi Gorontalo tahun 2022 tak lain tentang pengembangan Aplikasi Kinerja dan Peningkatan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah. Tentu hal ini ditindaklanjuti dengan hasil perbaikan, rumusan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja OPD sesuai penjenjangan kinerja yang di atur dalam PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021, serta penyusunan logical framework berdasarkan kondisi dan isu yang dihadapi. Tentu hal ini juga ditindaklanjuti dengan perbaikan di antaranya menyusun laporan kinerja sesuai dengan kaidah dalam PermenPAN-RB No.53/2014 yang telah memanfaatkan informasi kinerja yang ada sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan budaya kerja di tingkat OPD.
Beberapa hal yang menjadi review tim evaluator Reformasi Birokrasi Dan SAKIP Kemenpan RB setelah pemaparan pimpinan-pimpinan OPD adalah salah satunya tentang indikator kinerja yang seharusnya berada pada level OPD atau Renstra, ternyata masih ada pada RPJMD, hal ini terpantau dalam dokumen yang telah disampaikan melalui aplikasi ESR Kemenpan RB.
Selanjutnya mekanisme pengelolaan WBS masih dalam tahap sosialisasi saat ini. Ke-tiga, mekanisme penyusunan pohon kinerja sebagai tindak lanjut Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 harus ditindaklanjuti. Ke-empat, mekanisme optimalisasi agen perubahan harus berdampak pada perubahan apa yang dihasilkan.
Ke-lima, Strategi yang harus dilakukan Dinas PU dalam mengakomodir usulan-usulan dari pihak legislative. Ke-enam, Isu strategis penanggulangan stanting di Provinsi Gorontalo sudah dilakukan kolaborasi dengan instansi lain namun harus lebih diikat dengan MoU yang menetapkan target , berapa besar pencapaiannya, Instansi mana saja yang terlibat, capaiannya sudah berapa persen.
Ke-tujuh program kegiatan harus lebih berorientasi pada hasil (Outcome) misalnya data kependudukan yang dievaluasi setiap tahun mempunyai manfaat apa saja. Ke-delapan, Dinas Perhubungan diharapkan dapat menyelaraskan isu strategis ke dalam dokumen perencanaan. Ke-sembilan Kemenpan RB meminta implementasi dari setiap aplikasi pelayanan terhadap masyarakat. Ke-sepuluh meninjau indikator yang paling rendah nilainya dari survey kepuasan masyarakat.
Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh seluruh OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pewarta, Ian
Editor, Rina Kadir
