Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu indikator ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik dimana setiap tahun akan dievaluasi oleh Kementerian PANRB. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Plt. Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Heriyanto Uwete pada saat membuka Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi SAKIP dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026, Jumat (17/4) di Zarona Caffe Kota Gorontalo.
Dalam kesempatan tersebut Heriyanto mengatakan sesuai dengan Surat dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,Kementerian PANRB tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, dimana terdapat beberapa rekomendasi hasil evaluasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Rekomendasi tersebut antara lain, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hal-hal seperti ini perlu kita seriusi mulai saat ini kata Heriyanto.
Oleh karenanya diharapkan keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah harus kuat. Ini untuk memastikan pemerintah daerah tidak kehilangan arah ditengah perubahan prioritas nasional pungkas Heriyanto.
