Asisten Bidang Pemerintahan Drs. Syukri Botutihe, M.Sc memerintahkan Seluruh Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo harus memahami betul Reformasi Birokrasi yang sudah menjadi agenda nasional karena sekretaris Opd adalah leading sector masing-masing unit kerja yang bersama Kepala Tata Usaha dapat menggerakan seluruh perangkat unit kerjanya dalam mengelola isu Reformasi birokrasi di unit kerja. Hal ini diungkapkan Syukri Botutihe dalam Kegiatan Sosialisasi dan Penginputan Lembar Kinerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PMPRB) pada Kamis (8/04/2021) di Ball Room Bappeda Provinsi Gorontalo.
Sebelum membuka kegiatan tersebut Drs. Syukri Botutihe, M.Sc mengabsensi secara langsung para sekretaris Dinas bersama operator yang diundang dan langsung menghubungi beberapa OPD yang tidak menghadiri kegiatan Sosialisasi dan penginputan LKE PMPRB. “ Yang penting dalam kegiatan Reformasi Birokrasi ini adalah komitmen pimpinan, jangan sampai ada sekretaris dinas yang tidak tahu isi Reformasi Birokrasi. Delapan aspek area perubahan dalam Reformasi Birokrasi harus dievaluasi. Kalau kita lihat trend kita saat ini masih di predikat B padahal Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu periode 2020-2024, jadi tinggal 3 tahun tahun lagi kesempatan kita mengejar target yang ditetapkan. Sebelumnya masih 10 OPD yang masuk dalam pilot Project Reformasi Birokrasi namun di tahun ini seluruh OPD Provinsi Gorontalo harus masuk pilot projek agenda Reformasi Birokrasi. Jadi supaya tidak bingung kita laksanakan tahapan ini. Atas nama pimpinan daerah saya harap ini mnjadi perhatian khusus dari tim skpd khususnya para pimpinan OPD. Kita harus serius, karena ini akan menjadi Raport kita. Satu dinas tidak serius maka akan berdampak pada kita semua. Alhamdulillah Biro Organisasi sudah terbentuk untuk melaksanakan tugas yang banyak ini.Hasil yang dapat diraih tidak lepas dari peran pimpinan yang mengubah pola pikir dan kemauan serta dukungan dari seluruh aparatur terkait pergerakan yang reformis untuk Reformasi Birokrasi diProvinsi Gorontalo” Terang Sukri Botutihe panjang lebar pada saat memberikan arahan.
Sementara itu Ketua Satgas Reformasi Birokrasi Jurni Biahimo, S.Pd, M.H usai arahan Asisten Pemerintahan memberikan pemaparan terkait Penginputan Lembar Kinerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PMPRB). Dalam paparannya Jurni mengungkapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini merupakan serangkaian proses yang harus dipenuhi oleh OPD secara administrasi maupun input ke dalam aplikasi PMPRB dari Kemenpan RB. Bagi seluruh OPD wajib memenuhi pengisian terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE PMPRB). LKE PMPRB yang dinilai meliputi 8 (delapan) area perubahan menjadi indicator yang harus dipenuhi oleh OPD.8 ( delapan ) indikator tersebut adalah Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Sebelumnya Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Reyski Kamaruddin,S.Si melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi di provinsi gorontalo telah mendapatkan perhatian khusus dari Gubernur dan perangkatnya, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya indeks reformasi birokrasi kedalam target pemerintah daerah Provinsi Gorontalo tahun 2018-2022. Target tersebut harus dicapai oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dengan melibatkan seluruh perangkat daerah yang ada. Untuk tahun 2018 sampai dengan 2020 nilainya di kategori “B”. Target tersebut telah tercapai, dimana untuk tahun 2018 nilainya adalah 61,36 (B) dan tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak dua point sehingga menjadi 63,71 (B). untuk tahun 2020 hasil penilaiannya masih menunggu rilis dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (rina)
