Perkuat Akuntabilitas dan Tata Kelola Layanan, Bagian Organisasi Bone Bolango Konsultasi ke Biro Organisasi Provinsi Gorontalo

GORONTALO — Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango melaksanakan kunjungan koordinasi dan konsultasi teknis ke Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Selasa, 29 September 2026

Kunjungan ini berfokus pada pendalaman strategi tata kelola reformasi birokrasi, mencakup tiga substansi utama: tahapan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), kesiapan wawancara mendalam (in-depth interview) evaluasi SAKIP bersama evaluator KemenPANRB, serta mekanisme pengusulan dan penataan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) jenjang Ahli Madya.

Pemantapan Tahapan dan Bukti Dukung PEKPPP

Dalam sesi pembahasan PEKPPP, tim Biro Organisasi Provinsi Gorontalo membagikan arahan terkait standardisasi pemenuhan bukti dukung (evidence) pada unit lokus pelayanan di tingkat kabupaten. Diskusi menitikberatkan pada kesiapan enam aspek penilaian, mulai dari kebijakan standar pelayanan, profesionalisme SDM, fasilitas sarana-prasarana ramah kelompok rentan, hingga pengelolaan pengaduan dan keberlanjutan inovasi pelayanan publik agar selaras dengan instrumen evaluasi nasional.

Pematangan Kesiapan In-Depth Interview SAKIP

Terkait agenda evaluasi SAKIP oleh Kementerian PANRB, pertemuan membahas strategi menghadapi sesi wawancara mendalam pimpinan daerah. Pembahasan diarahkan pada penguatan konsistensi pohon kinerja (cascading), efektivitas integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis hasil (result-oriented budgeting), serta pembuktian dampak nyata program terhadap indikator kinerja utama daerah. Sinergi ini ditujukan untuk memastikan narasi kinerja yang dipaparkan Pemkab Bone Bolango mampu menjawab fokus pendalaman tim evaluator pusat secara tajam dan terukur.

Tata Cara Pengurusan JFAK Ahli Madya

Pada sesi penutup, kedua pihak mengkaji regulasi terbaru mengenai pembinaan karir dan formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) jenjang Ahli Madya. Konsultasi merinci prosedur teknis pemenuhan portofolio naskah kebijakan (policy brief/paper), peta jabatan, serta tahapan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku instansi pembina fungsional.

Melalui fasilitasi dan asistensi dari Biro Organisasi Provinsi Gorontalo ini, jajaran Bagian Organisasi Bone Bolango mematangkan tindak lanjut internal guna mengawal peningkatan nilai akuntabilitas kinerja daerah sekaligus menjamin tata kelola jabatan fungsional berjalan tertib dan tepat sasaran.