Reformasi Birokrasi (RB) merupakan proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mindset) dan budaya kerja (cultureset) aparatur.
Hal Ini diungkapkan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo Misranda E.U Nalole, SE, M.Si pada saat membuka Rapat Koordinasi Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi yang berlangsung di Cabana Resto & Resort Boalemo, Senin (14/1).
Pelaksanaan Rakor organisasi tata laksana dan reformasi birokrasi ini sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam DPA Biro Organisasi tahun 2025. Pada RPD 2023-2026 target Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2024 berada pada angka 65,7% sedangkan untuk nilai sakip ada pada kategori (BB) kata Misranda.
Melalui Rakor organisasi ini diharapkan akan menjadi langkah awal yang kuat dalam mempersiapkan evaluasi SAKIP, dan RB, yang akan menjadi tolak ukur kinerja instansi pemerintahan dalam upaya kualitas SAKIP, RB dan pembangunan kedepannya, jelas Misranda
Lebih lanjut Misranda menambahkan, berdasarkan laporan hasil evaluasi IRB Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024, indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 69,64 naik menjadi 77,51 naik sekitar 8,11%.
Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai RB.
"Saya berharap agar rapat koordinasi dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk saling tukar fikiran dan berdiskusi secara terbuka sehingga tujuan rapat koordinasi ini dapat berhasil" harap Misranda.
Sebelumnya Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Dr. Ir. Hi. Yosef P. Koton M.Si dalam pengantarnya mengatakan, tujuan pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari ini untuk membangun komitmen dalam rangka mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi sesuai isu strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program penataan organisasi yang meliputi Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, serta Pengelolaan Tata Laksana dan Pelayanan Publik.
- Pewarta, Vivi
- Foto, Saprin
