Kabupaten Gorut, Biro Organisasi- Wakil Bupati Gorontalo Utara Thariq Modanggu di dampingi Kepala Bagian Organisasi, unsur Inspektorat dan Bappeda Kabupaten Gorut, mengawali pertemuan mengungkapkan beberapa hal terkait masih lemahnya sistem birokrasi Pemda Gorut dalam merespon tantangan antara lain dalam menindaklanjuti hasil evaluasi baik terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi maupun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertempat di Ruang Kerja Wakil Bupati Gorut, Jum’at (15/10/ 2021).
Hal tersebut diakui Wabup, karena adanya beberapa faktor yaitu belum terbentuknya tim kerja yang bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta masih kurangnya peran Setda dalam mengkoordinasikan dan internalisasi RB sampai ke tingkat OPD. Wabup juga mengungkapkan tentang aksi-aksi ke depan dan yang saat ini sedang dilakukan di Gorut yaitu membangun sistem aplikasi dan inovasi-inovasi daerah diantaranya adalah sistem monitoring data kemiskinan yang berbasis IT. Lebih lanjut Wakil Bupati juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melakukan perbaikan kinerja dan pendampingan ke Kabupaten/Kota.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Aryanto Husain menguraikan dimulai dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang diukur dari sejauhmana implementasi Reformasi Birokrasi yang melingkupi delapan area perubahan. "Pelaksanaan RB pastinya harus berpedoman pada Road Map RB, jikalau Road Map RB belum ditetapkan, tentunya pelaksanaan RB di dearah seolah tanpa arah dan tanpa target yang akan dicapai, " jelas Aryanto. Lebih lanjut Kepala Biro Organisasi Aryanto Husain menjelaskan bahwa dalam RB tidak lepas dari peran manajemen perubahan yaitu diantaranya budaya kerja merubah mindset dan culture set. Saat ini Presiden telah meluncurkan Core Values Budaya kerja BerAkhlak dan hendaknya core values ini diinternalisasi sampai ke tingkat unit kerja terbawah.
Ia berharap dengan dukungan dan apresiasi Wabup, tim RB maupun SAKIP di Gorut dapat melakukan improve dalam rangka perbaikan serta Pengembangan RB dan SAKIP di gorut kedepan. Aryanto Husain juga berharap komitmen dan soliditas tim RB dan SAKIP Gorut untuk sama-sama mengawal TLHE ini, yaitu Bagian Organisasi, Bappeda dan inspektorat perlu melakukan kolaborasi yg intens sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Provinsi Gorontalo sangat membuka diri untuk membimbing dan mendampingi Kabupaten Gorut dalam upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan nilai SAKIP.
Baca Juga : Biro Organisasi Audiensi Penguatan Desk Evaluation RB Dan Implementasi SAKIP
Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Kerja Peningkatan Nilai Sakip Provinsi Gorontalo, Yosef P. Koton mengungkapkan tentang perbaikan-perbaikan yang harus di tindaklanjuti yaitu terkait cascading kinerja, rumusan indikator kinerja, analisis capaian kinerja dalam LKIP dan inovasi atau aplikasi pendukung kinerja yang harus juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gorut. Hal senada juga disampaikan, Kepala Bagian Organisasi Gorut bahwa masih rendahnya nilai RB salah satunya disebabkan belum maksimalnya PMPRB di Gorut serta mekanisme PMPRB masih kurang dipahami oleh OPD yang terkait.
Di akhir pertemuan, wakil bupati berkomitmen akan mengawal langsung TLHE RB dan SAKIP ini melalui pembentukan tim yg secara bertanhgungjawab dalam rangka pelaksanaan RB. Selain itu juga Pemda Gorut akan melakukan perbaikan-perbaikan TLHE juga terhadap pencapaian visi misi Bupati/Wakil Bupati yang termuat dalam RPJMD. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga sangat membuka diri untuk membimbing dan mendampingi Kabupaten Gorut dalam upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan nilai SAKIP.
