Digitalisasi pemerintahan atau e-government bukan hal baru. Banyak negara yang sudah berhasil mengambil manfaat dalam cara kerja birokrasi pasca era New Public Management ini. Salah satunya adalah KOREA Selatan dan Taiwan.
Selama masa Pandemi COVID-19, dengan optimalisasi peran serta birokrasi kedua negara ini menjadi perhatian dunia karena berhasil menerapkan kebijakan yang cepat dan tepat dalam penanganan kasus Covid-19. Ini adalah ilustrasi keberhasilan pemerintahan yang mampu menghindarkan pemborosan (high cost economy), inefficiency, dan bahkan pelencengan tujuan (displacement of goals) dengan mengadopsi revolusi industri kedalam birokrasi.
Pandemi COVID-19 banyak menghadirkan ketidakpastian. Namun ketidakpastian ini justeru mengasah kemampuan adaptif melahirkan inovasi. Benar kata Jonathan Fields dalam bukunya Uncertainty, Turning Fear and Doubt into Fuel for Brilliance (2011). Ketidakpastian sering menuntun langkah kita berujung pada novelty dan inovasi. Digitalisasi pemerintah adalah jalan perubahan menjawab ketidakpastian tersebut.
Pemerintah Digital (e-government) adalah keniscayaan sekaligus menjadi jawaban terhadap era New Public Services (NPS) sebagai pengganti paradigm pemerintahan sebelumnya. Struktur dan manajemen model birokrasi pemerintahan tradisional dan formalistic ala Weber sudah usang dan ditinggalkan. Birokrasi yang mengutamakan formalitas hanya akan menjadikan aparatnya bersikap pasif dan robotic. Mereka akan cenderung menjadi risk-avers daripada risk-taking, dan tidak akan menjadi seorang inovator yang kreatif
Dalam beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengadaptasi konsep Birokrasi Digital (e-Govt) baik dalam cakupan sistim nasional maupun inovasi daerah. Upaya ini adalah bentuk e-bisnis di lingkungan Pemprov untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam tatakelola pemerintahan maupun penyampaian layanan publik.
Beberapa produk e-govt nasional dalam sistim pelayanan berbasis elektronik (e-service) seperti KTP Elektronik serta sistem pelayanan instansi yang berbasis online, seperti E-Kelurahan, BPJSTKU Mobile, Mobile JKN, Sistim Informasi, OSS, dll. Pemerintahan Daerah (SIPD) dan lain-lain. Pemprov Gorontalo juga membuat inovasi seperti Siransija untuk kepegawaian, e-JPS untuk memaksimalkan penatakelolaan data base dan program kemiskinan, dan beberapa sistim informasi lainnya.
Birokrasi digital menjadi momentum yang tepat untuk peningkatan kompetensi dan keahlian Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini tidak bisa ditunda karena perubahan teknologi digital yang begitu cepat. ASN dituntut menguasai literasi digital untuk mewujudkan digitalisasi pemerintahan melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Bagi birokrasi tidak ada pilihan lain, kecuali berubah. Momentum perbaikan di masa Pandemi Covid-19 ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong birokrasi digital menjadi semakin nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika tidak sistim birokrasi akan jauh tertinggal dengan sistim lain yang berubah pesat dan memberi banyak manfaat bagi kehidupan.
#ReformasiBirokrasi
#PemprovGorontalo
#PandemiCOVID-19
