Biro Organisasi _ Jumat 5 Maret 2021 Biro Organisasi melakukan rapat tekhnis penyusunan laporan kinerja Daerah bersama OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo bertempat di lantai 2 kantor Gubernur.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo DR. Ir. Aryanto Husain, M.MP yang di dampingi oleh kepala Bagian Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Reysky Kamarudin Rauf serta Kasubag Akuntabilitas Kinerja.

Tujuan diadakan kegiatan ini untuk mengoptimalisasi penyusunan laporan kinerja daerah dengan dukungan data capaian kinerja program dan kegiatan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, baik capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah maupun capaian kinerja pendukung IKU.

Pada pembukaan kegiatan tersebut, Aryanto Husain selaku Kepala Biro Organisasi mengatakan seluruh Perangkat Daerah sudah menyampaikan data capaian kinerja sebagaimana format yang telah disediakan. Tapi masih ada beberapa OPD yang belum memberikan penjelasan yang memadai terkait dengan realisasi kinerja sehingga perlu di lakukan sinkronisasi dan konfirmasi terkait data capaian kinerja tersebut.

Pada kesempatan rapat tersebut, di sampaikan pula beberapa OPD yang sudah menyampaikan kaporan kinerja OPD yakni, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas DIKBUDPORA, Badan KesBangPol, Satpol PP dan Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Serta Dinas Penanaman Modal,ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Sehingganya dengan pertemuan ini diharapkan dapat mengakselerasi penyusunan laporan kinerja daerah yang kemudian akan disampaikan ke Inspektorat Provinsi, guna dilakukan reviu.

Penataan organisasi adalah salah satu isu sentral dalam mendorong percepatan Reformasi Birokrasi. Dalam 5 arahan Presiden untuk 2019 – 2024, penataan organisasi ini dilakukan bersama-sama dengan meningkatkan mutu SDM ASN dan perbaikan kebijakan public. Hal ini terungkap dalam Ekspose Kajian Penataan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo,2021 berlangsung di ruang Dulohupa, Kamis 4 Maret 2021.Acara yang dilaksanakan Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo ini dibuka Wakil Gubernur Gorontalo dan dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

 Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Gubernur, Idris Rahim menegaskan kegiatan yang dilaksanakan hari ini sangat penting mengingat saat ini organisasi perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Gorontalo belum sepenuhnya memenuhi prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerjayang sesuai dengan kondisinya tadi masing- masing OPD.  Wakil Gubernur mengharapkan finalisasi kajian ini dilakukan secara konprehensip melibatkan Bappeda dan seluruh pimpinan OPD. “Saya menginginkan agar dalam penataan kelembagaan ini dilakukan dengan maksimalagar kelembagaan yang dibentuk tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses serta secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah,” tutupnya.

 Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, memaparkan kondisi eksisting tugas dan fungsi OPD termasuk sinkronisasi denganUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Menurutnya dengan lahirnya Permendagri No. 90 tahun 2019 yang di mutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program OPD harus mencapai keselarasan, kejelasan, dan ketertiban.

 Pada penginputan program/kegiatan ke dalam SIPD, banyak OPD yang mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh tidak sinkronnya struktur kelembagaan dengan menu SIPD. “Akibatnya ada Bidang yang tidak memiliki kegiatan, atau kegiatannya justeru berada di bidang lain,” ujarnya. Budiyanto mengapresiasi hasil kajian sementara Biro Organisasi yang telah memetakan struktur kelembagaan dari perspektif organisasi public. Dia juga mengingatkan agar hal ini segera diperbaiki untuk mengantisipasi inefektivitas program/kegiatan termasuk akuntabilitas.

 Dalam paparannya Kepala Biro Organisasi, Aryanto Husain menjelaskan kajian penyesuaian ini dilakukan berdasarkan amanat Permendagri No. 99 tahun 2018 tentang evaluasi keme. Permendagri ini merupakan penjabaran Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Menurutnya dengan aturan ini Pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota diberi ruang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan perangkat daerah. Aspek yang dievaluasi mecakup besaran organisasi perangkat daerah  dengan membandingkan dengan hasil pemetaan, aspek  susunan perangkat daerah, aspek pewadahan dan perumpunan, dan aspek tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah.

 Aryanto menambahkan seluruh Perangkat Daerah Pemprov Gorontalo terbentuk berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.  Sebagian OPD telah menyelesaikan penyesuaian Struktur kelembagaan sesuai Permen Nomenklatur K/Lmasing-masing. Sebagian lagi sedang dalam proses penyesuaian. Ketidak sesuain ini berimbas pada penginputan program/kegiatan pada Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Program/kegiatan OPD tidak bisa diinput dalam SIPD, dan harus disesuaikan lagi hingga pada level Sub Kegiatan agar bisa diterima dalam penginputan.

 Ditambahannya, dari 32 OPD, 6 diantarnya perlu melakukan penyesuaian struktur kelembagaan yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan dan PencatatanSipil, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat dan DPRD. 4 OPD diantaranya direkomendasikan untuk dikembangkan atau di-merger antara lain pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak.

 Menurut Aryanto hasil kajian ini belum final dan akan difinalkan besama OPD terkait sebelum diproses ketahapan berikutnya. “Kami akan melanjutkan proses kajian bersama Bappeda dan OPD terkait lainnya dalam waktu dekat ini agar hasil kajian sudah bisa dilaporkan kepada Bapak Gubernur dan diproses dalam tahapan selanjutnya,” tutupnya.

JAKARTA – Pengelolaan pengaduan pelayanan publik saat ini masih menjadi tugas tambahan bagi aparatur sipil negara (ASN). Seharusnya, untuk mewujudkan layanan optimal, pengaduan sebaiknya dijadikan tugas utama. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyelesaikan naskah akademik jabatan fungsional analis pengaduan pelayanan publik.

Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo mengadakan rapat koordinasi percepatan implementasi reformasi birokrasi dengan kabupaten kota se Provinsi Gorontalo yang di buka langsung oleh Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Dr. Ir. Darda Daraba,M.Si, Rabu (3 maret 2021).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Dulohupa itu turut di hadiri oleh Inspektur Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel dan Pimpinan Organisasi perangkat Daerah Di Lingkungan pemerintah provinsi Gorontalo.
Kepala Biro Organisasi DR. Aryanto Husain, M.MP mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan presepsi dalam rangka menciptakan Birokrasi Pemerintah yang professional , berkinerja tinggi, mampu melayani Publik, Netral, serta memegang teguh nilai – nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

“cara mempercepat tata kelola dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, yakni dengan bagaimana pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Karena sekarang ini kita sudah berdada pada sistim kinerja New Public Services. Yang mana kita adalah Pemerintah yang harus melayani bukan Pemerintah yang meminta untuk dilayani,” ungkapnya.

Pada ahir paparannya, Aryanto menambahkan gambaran ini adalah bagaimana ASN bekerja dengan didorong oleh revolusi mental yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahannya untuk mengubah mindset kemudian mengubah budaya kerja dan struktur kinerja, agar menghasilkan output yang baik.

KOTA GORONTALO, KOMINFO – Perjanjian kinerja yang ditandatangani pejabat jangan hanya bersifat administratif dan sekedar tanda tangan semata. Perjanjian ini juga diharapkan mengarah pada sistem manajerial yang memiliki efek ke bawah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba pada penandatanganan perjanjian kinerja Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Setda Provinsi Gorontalo, bertempat di Ruang Dulohupa kantor gubernur, Senin (1/2/2021).

Biro Organisasi jalin Sinergitas penguatan aplikasi New Siransija dengan BKD

Biro Organisasi – Siransija adalah inovasi Pemerintahan di bidang kepegawaian yang dikembangkan BKD bersama Dinas Kominfo. Sistim informasi ini dibuat dalam rangka meningkatkan pengukuran kinerja ASN lingkup Pemprov Gorontalo.

Hal ini terungkap pada rapat koordinasi Biro Organisasi bersama BKD di RM Mawar Sharon, Jumat,19/02/2021 Rapat ini diintegrasikan dengan sosialisasi pengimputan LAH dalam aplikasi New Siransija khususnya bagi ASN Biro Organisasi. Rapat ini diikuti oleh seluruh ASN Biro Organisasi dan BKD Pemprov Gorontalo.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, Aryanto Husain mengaku sangat bersyukur dengan adanya New Siransija ini kinerja ASN mudah diukur secara obyektif. Menurutnya, New Siransija dapat mendorong kinerja, produktivitas dan tingkat kedisiplinan ASN. 

Dalam sistim ini ketiga varionlyable ini adalah salah satu variable yang diukur. Biro Organisasi dapat menjadi role model itu dalam penerapan berbagai variable yang diukur. “Saya menginginkan Biro Organisasi sebagai unit pendukung dalam penerapan Reformasi Birokrasi dapat menjadi role model bagi penguatan impelementasi RB di lapangan,” imbuhnya. 

Menurut Aryanto, aplikasi New Siransija relevan dengan 8 area perubahan RB khususnya terkait dengan pengukuran kinerja dan akuntabilitas. Karenanya Biro Organisasi akan mendukung penyempurnaan aplikasi ini kedepan khususnya dalam hal penintegrasian dengan berbagai sistim informasi lainnya. 

Aryanto menambahkan, Biro Organisasi bersama Dinas Kominfo sedang mengembangkan E-Anjab dan E-SAKIP untuk mendukung penataan formasi jabatan dan peningkatan kinerja ASN.

Dalam paparannya Kabid pembinaan ASN BKD, Gathan Dokliwan mengatakan sebagai ASN yang profesional harus mampu menyelesaikan hal-hal yang diamanatkan oleh Pimpinan. Salah satunya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi. Gathan mengapresiasi upaya yang telah dilaksanakan oleh Biro Organisasi dalam penataan perangkat Daerah dan Analisis Jabatan dan Beban Kerja OPD lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pewarta; Ian

JAKARTA – Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun peningkatan ini belum signifikan sehingga pemerintah akan terus berupaya mendorong penerapan SPBE dan memecahkan tantangan yang dihadapi.