Gorontalo - Biro Organisasi, Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer didampingi Asisten Pemerintahan Sukri Botutihe,Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Aryanto Husain, Staf Ahli Gubernur Yosep Koton, Kepala BKD Provinsi Gorontalo Zukri Suratinojo, Kepala Dinas PU Handoyo Sugiharto, Kepala BPMD Adminduk Capil Slamet Bakri, Kepala Dinas Kesehatan dr.Yana Suleman, Kepala Dinas Perhubungan Jamal Ngandro, Kepala Dinas Dikbudpora Wahyudin Katili mengikuti kegiatan In Depth Interview Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2022 bersama Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Kantor Badan Penghubung  Jakarta secara virtual, Rabu (24/08/2022).

Di Gorontalo tepatnya di Ruang Huyula Kantor Gubernur, para pejabat juga mengikuti Kegiatan penilaian interview Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP ini yang diikuti secara virtual oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sutan Rusdi, Inspektur Provinsi Gorontalo Sukril Gobel, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sudarman Samad, Kabag Kelembagaan Dan Anjab Helmi Tantu, Kabag Tata Laksana dan Pelayanan Publik Fried Dewi, Kabid Perencanaan Dan Evaluasi Bapppeda Moh. Diki Sidiki, Ketua Satgas RB Yurni Biahimo dan Ketua Satgas SAKIP Inspektorat Provinsi Gorontalo  Sitti Badriah.

Evaluasi dilakukan dengan metode in depth interview yaitu proses klarifikasi dan validasi evaluator Kemenpan RB terhadap bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pj.Gubernur Gorontalo Dr.Hamka Hendra Noer menjelaskan dalam paparannya, fokus utama hasil perbaikan Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo tahun 2022 tentang penguatan dan penajaman program Reformasi Birokrasi pada tingkat Provinsi Gorontalo dan Perangkat Daerah, yakni mengoptimalkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kerja yang cepat, adaptif dan dinamis, serta penerapan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai dengan grand design pengembangan SPBE. Serta melakukan penguatan dan penajaman program Reformasi Birokrasi pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah, serta mengoptimalkan peran agen perubahan.

Di tempat yang sama kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Aryanto Husasin mengatakan, fokus utama perbaikan SAKIP Provinsi Gorontalo tahun 2022 tak lain tentang pengembangan Aplikasi Kinerja dan Peningkatan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah. Tentu hal ini ditindaklanjuti dengan hasil perbaikan, rumusan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja OPD sesuai penjenjangan kinerja yang di atur dalam PermenPAN-RB No. 89 Tahun 2021, serta penyusunan logical framework berdasarkan kondisi dan isu yang dihadapi. Tentu hal ini juga ditindaklanjuti dengan perbaikan di antaranya menyusun laporan kinerja sesuai dengan kaidah dalam PermenPAN-RB No.53/2014 yang telah memanfaatkan informasi kinerja yang ada sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan budaya kerja di tingkat OPD.

Beberapa hal yang menjadi review tim evaluator Reformasi Birokrasi Dan SAKIP  Kemenpan RB setelah pemaparan pimpinan-pimpinan OPD adalah salah satunya tentang indikator kinerja yang seharusnya berada pada level OPD atau Renstra, ternyata masih ada pada RPJMD, hal ini terpantau dalam dokumen yang telah disampaikan melalui aplikasi ESR Kemenpan RB.

Selanjutnya mekanisme pengelolaan WBS masih dalam tahap sosialisasi saat ini. Ke-tiga, mekanisme penyusunan pohon kinerja sebagai tindak lanjut Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 harus ditindaklanjuti. Ke-empat, mekanisme optimalisasi agen perubahan harus berdampak pada perubahan apa yang dihasilkan.

Ke-lima, Strategi yang harus dilakukan Dinas PU dalam mengakomodir usulan-usulan dari pihak legislative. Ke-enam, Isu strategis penanggulangan stanting di Provinsi Gorontalo sudah dilakukan kolaborasi dengan instansi lain namun harus lebih diikat dengan MoU  yang menetapkan target , berapa besar pencapaiannya, Instansi mana saja yang terlibat, capaiannya sudah berapa persen.

 Ke-tujuh program kegiatan harus lebih berorientasi pada hasil (Outcome) misalnya data kependudukan yang dievaluasi setiap tahun mempunyai manfaat apa saja. Ke-delapan, Dinas Perhubungan diharapkan dapat menyelaraskan isu strategis ke dalam dokumen perencanaan. Ke-sembilan Kemenpan RB meminta implementasi dari setiap aplikasi pelayanan terhadap masyarakat. Ke-sepuluh meninjau indikator yang paling rendah nilainya dari survey kepuasan masyarakat.

Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh seluruh OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo

Pewarta, Ian

Editor, Rina Kadir

Gorontalo, Biro Organisasi -  Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022, di ruang Rapat Dulohupa Kantor Gubernur Gorontalo, Rabu (21/09/22).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi SAKIP tahun 2022 kali ini dilakukan oleh Tim Evaluasi yang telah terbentuk sesuai SK Gubernur Gorontalo Nomor 298/5/IX/2022 dan diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah. Kegiatan Evaluasi yang dibuka oleh Inspektur Daerah Provnsi Gorontalo Sukril Gobel tersebut bertujuan untuk memberikan panilaian pada perkembangan implementasi SAKIP serta memberikan gambaran ekspektasi predikat SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Selain itu evaluasi SAKIP dilakukan untuk memberikan saran perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja. Oleh sebab itu diharapkan adanya peningkatkan kualitas dan pemanfaatan dari semua komponen penilaian SAKIP, mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja sampai dengan Evaluasi Kinerja. Juga adanya persamaan persepsi antar sesama evaluator dalam hal pemahaman dan justifikasi dalam pelaksanaan evaluasi.

Pewarta : Tim RBAK

Kota Gorontalo - Biro Organisasi Provinsi Gorontalo melaksanakan Rapat Persiapan dan Konsolidasi Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022, Kamis (11/8) di Hungrypedia.

Tahapan lanjutan dari evaluasi reformasi birokrasi dan SAKIP tahun 2022 akan dimulai, untuk itu Biro Organisasi sebagai leading sector segera melakukan update data, melengkapi data dan bahan dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Kepala Biro Organisasi Saat menjelaskan terkait paparan nilai Indeks capaian Pemda

 
Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Aryanto Husain dalam penguatannya mengatakan rapat konsolidasi ini merupakan persiapan pelaksanaan evaluasi RB dan SAKIP yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2022, untuk itu para pimpinan OPD yang menjadi sampel pada pelaksanaan evaluasi RB dan SAKIP terus terlibat aktif dalam membedah dokumen paparan yang akan disampaikan ke KemenPanRB.

Kalau secara garis besar keseluruhan kita mengikuti rekomendasi dari Kementrian PAN-RB .Jadi dari sekian banyak 8 area perubahan Kemen PAN-RB memberikan rekomendasi 2 cluster utama yakni Pengawsan (APIP) dan Tatalaksana (Probis dan SOP) ujar Aryanto. Ini artinya secara pemerintah daerah bicara agen perubahan sudah tidak ada masalah lanjutnya.

Selanjutnya Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Yosef P.Koton dalam arahannya menghimbau agar setiap paparannya diperbaiki karena waktu yang diberikan terbatas. Jika pemaparannya sudah diperbaiki ini akan mempengaruhi dari peningkatan nilai kita.

Biro Organisasi - Universitas Negeri Gorontalo (UNG) menyelenggarakan kegiatan Konferensi Internasional Pedagogik Inovasi Pendidikan yang berlangsung di Ballroom Damhil Kota Gorontalo (kamis, 15/09/2022).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh staf khusus Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya, Prof. Rafik Karsidi itu dihadiri oleh seluruh kalangan baik dari lingkup pemerintah maupun akademisi se-Provinsi Gorontalo dan seluruh perguruan tinggi se-Indonesia.  Hadir pula Bupati Kabupaten Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo yang juga sebagai mantan Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Penjabat Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, Dr.Ir.Aryanto Husain, MMP mengatakan, inovasi pendidikan ini adalah untuk menciptakan suatu gagasan, produk, atau pekerjaan baru yang dapat digunakan sebagai pembaharu untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan maslaah dalam dunia pendidikan, baik di kalangan sekolah maupun di tingkat perguruan tinggi/universitas. 

“The benefit of innovation in education is that it can increase productivity in teaching and learning activities between students and teaching staff, both teachers and lecturers. Thus a new idea or idea regarding the creation of innovation will create something new”. Ungkap Aryanto.

Di akhir kegiatan ini seluruh perguruan tinggi yang mengikuti kegiatan Pedagogika Internasional Conference on Educational Innovation and Kongres melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Universitas Negeri Gorontalo, di Antaranya Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Seni Rupa & Desain Universitas Kristen Maranatha, FakultasIlmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Universitas Muhamadiyah Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, Fakultas Ilmu Pendidikan Universita Negeri Manado.

Aryantopun menambahkan kegiatan ini sangat bagus sehingga dapat memberikan konfersi Internasional untuk menigkatkan kinerja dan publikasi para Guru dan Dosen Se-Provinsi Gorontalo. Karena dengan dilaksanakan kegiatan ini tentu memberikan manfaat yang dapat meningkatkan produktivitas dalam kegiatan belajar mengajar antara peserta didik dan tenaga pengajar. Dengan demikian suatu ide atau gagasan baru mengenai penciptaan inovasi, maka akan tercipta suatu inovasi yang baru.

Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik. Hal ini dikatakan oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Dr.Ir.Aryanto Husain,MMP pada saat memberikan penguatan dalam rangka Sosialisasi dan Pendampingan Evaluasi Penyelenggaran Pelayanan Publik Tahun 2022, Kamis (4/8) di Ruang Pola Kantor Bupati Pohuwato.

Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan publik tahun 2022 oleh Kementerian PAN-RB maka Biro Organisasi Provinsi Gorontalo melakukan pendampingan. Pendampingan ini diawali dari Kab. Pohuwato di dua OPD yakni Dinas Penanaman Modal dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi lokus penilaian kata Aryanto.

Kegiatan ini sangat penting karena dikaitkan dengan Undang-undang ASN No. 5 Tahun 2014 bahwa ASN adalah penyelenggara pelayanan publik. Gabungannya  birokrasi ke kelembagaan berubah untuk penyelenggara pelayanan publik.  Karena perbaikan pelayanan publik ini dengan mekanisme evaluasi jelas Aryanto.

“Evaluasi ini tidak hanya semata-mata mengejar nilai atau angka tapi lebih pada kepuasan masyarakat” ujar Aryanto.

Lebih lanjut Aryanto mengatakan secara kognitif masyarakat puas yang mana berdasarkan pikiran masyarakat akan berbanding lurus dengan keterbukaan masyakat yang mengadu. Jika hari ini masyarakat pergi ketempat pelayanan publik disana dia tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya maka, hanya sekian detik, menit masyarakat akan mengadu di media sosial dan itu bahkan akan sampai keseluruh dunia mengetahuinya imbuhnya.

Jadi kita tidak bisa pandang sebelah mata dengan pelayanan publik ini. Selain faktor SDM juga faktor sarana dan prasarana, core values berAKHLAK yang perlu diperhatikan lanjutnya. Untuk itu kegiatan hari ini kita berharap bisa mendapatkan predikat yang terbaik, kita tidak ingin hasil evaluasi berulang-ulang dengan nilai yang sama target kita harus lebih baik tandas Aryanto

Sebelumnya Sekertaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau,S.Sos,M.Si dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan pendampingan ini. Sekda juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo yang telah memfasilitasi kegiatan ini.

Pewarta, Vivi

Biro Organisasi - Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo mengikuti Sosialisasi Survey Budaya Kerja Oleh Kementrian PAN RB di Hotel Le Meridien Jakarta. Kegiatan tersebut diikuti oleh 36 Provinsi se-Indonesia, Selasa (30/8/2022).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang SDM Kementrian PAN RB Alex Deni dan Kepala Biro Organisasi Dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementrian Dalam Negeri Suprayitno. Dalam arahannya Alex Deni mengatakan Kegiatan ini adalah adalah kelanjutan dari apa yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 27 Juli 2021 yaitu Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding ASN “. Bangga Melayani Bangsa”. Reformasi Birokrasi sendiri dijalankan dengan 3 agenda besar, agenda besar pertama adalah transformasi organisasi, kedua transformasi mekanisme kerja yaitu digitalisasi pelayanan public dan proses bisnis internal pemerintah, ketiga transformasi sumber daya manusia.

 “Tranformasi manusia dikaitkan dengan perilaku manusianya yang diharapkan Presiden adalah perilaku birokrat yang lebih profesional dan berkelas dunia, bukan lagi perilaku yang amatiran, jauh dari perilaku kecurangan-kecurangan, jual beli jabatan. Sebagai profesiaonal kita harus tahu apa yang bisa kita lakukan dan yang tidak bisa kita lakukan. Transformasi perilaku sumber daya manusia aparatur ini dilakukan untuk merubah kumpulan perilaku, yang namanya perilaku individu adalah Behavior sedangkan kumpulan perilaku namanya adalah budaya atau Iculture, nah yang kita mau bentuk adalah kumpulan perilaku ASN yang disebut culture atau budaya bukan individu-individu .” Jelas Alex Deni.

Pada acara yang sama Kepala Biro Organisasi Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementrian Dalam Negeri Ir. Suprayitno, MA dalam arahannya memberikan support yang tinggi kepada Kementrian PAN RB dalam pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja. Namun Supraitno menyesalkan hanya 30% Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mensosialisasikan Budaya Kerja BerAKHLAK dengan masiv. Dalam sambutannya Kepala Biro Organisasi Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementrian Dalam Negeri Ir. Suprayitno, MA justru memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah lebih dahulu  menginternalisasikan Budaya Kerja BerAKHLAK di daerahnya dan telah mengundang  Trainer Motivator Bapak Ary Ginanjar pada Sosialisasi Transformasi Budaya Kerja BerAKHLAK.

Selanjutnya Deputi SDM Alex Deni menjelaskan dalam paparannya bahwa Culture atau budaya bukan merupakan input namun culture adalah output yang bisa dirubah. Bagaimana cara merubahnya yaitu dengan merubah system agar culture baru terbentuk. Alex Deni mengibaratkan dari hasil penelitian 100 orang baik jika ditaruh di sistem yang buruk maka 97 persennya berubah jadi orang buruk. Tapi sebaliknya 100 orang jahat ditaruh di system yang baik maka kita berpotensi mendapatkan 100 orang baik. Jadi tidak boleh menyerah pada budaya/culture karena pada dasarnya budaya adalah output yang bisa dirubah dengan sistem yang baik.

Mentransformasi sdm aparatur sebagaimana dijelaskan Alex Deni tidak bisa dirubah secara fisik tapi merubah perilaku melalui perubahan sistem, sistem yang kita rubah adalah , pertama ; budaya kerja diperkuat. Karena budaya lemah disebabkan pondasinya lemah contohnya core value selalu berubah-rubah, core value terlalu banyak.   Harus disadari bahwa membangun budaya kerja tidak semudah membalik telapak tangan.

Kedua; Membangun sistem merdeka belajar, Ketiga ; Sistem peningkatan kinerja harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan ASN, keempat; Membangun Sistem Talenta ,kelima ; Sistem rancangan jabatan harus bisa menjawab persoalan, harus kuat dan lebih lincah.

“Sistem ini harus diperbaiki segera dan dikawal. Oleh karena itu untuk menilai sejauh mana kedekatan kita dengan transformasi SDM Aparatur dan sejauh mana kedekatan ASN dengan budaya BerAKHLAK yang telah dicanangkan Presiden , apakah ASN sudah profesional atau belum, ASN kita sudah berorientasi pelayanan atau tidak ? Akuntabel tidak? Kompeten tidak ? harmonis tidak? Loyal tidak? Adaptif tidak? Karena ASN tidak boleh ogah-ogahan menghadapi perubahan.  Kolaboratif tidak? ASN bukan Supermen yang bisa kerja semuanya sendiri, olehkarena itu perlu survey budaya kerja  ” Kata Alex Deni.

Oleh karena itu dalam rangka mendapatkan baseline budaya kerja dari proses sosialisasi dan internalisasi Core values ASN BerAKHLAK yang telah dilaksanakan selama ini, Kementrian PAN RB akan melakukan survey pengukuran budaya kerja ASN. Survey ini akan diikuti oleh seluruh instansi pemerintah dengan melibatkan para ASNnya.

Ada 3 Survey Budaya Kerja yang akan dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi pemerintah se-Indonesia  yaitu: 1. Survey Indeks budaya Kerja BerAKHLAK, 2. Survey  Employee Engagement ( Survey Keterikatan Pegawai ASN), 3. Survey Employer Branding

Survey Indeks  Budaya Kerja BerAKHLAK  bertujuan untuk mengetahui tingkat Kesehatan budaya organisasi diantaranya mengenai implementasi Core Values Ber-AKHLAK , Keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi, serta aspirasi pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal. Sedangkan Survey Employee Engagement untuk mengetahui sejauh mana tingkat keterikatan pegawai untuk berkomitmen sebagai ASN pada lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pelaksanaan Survey Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK di Provinsi Gorontalo Kabupaten/Kota telah dijadwalkan oleh Kementrian PAN RB Pada tanggal 16 s/d 31 Oktober 2022.

Karena survey ini dilakukan untuk mendapatkan baseline dan tidak berpengaruh pada penilaian dan reward serta punishment maka Kemenpan RB meminta pengisiannya dilakukan secara natural mungkin , tidak di makeup atau dipoles sedemikian rupa. “Survey ini tidak perlu dibuat-buat sebagus mungkin isiannya , karena ini hanya merupakan baseline, kita hanya ingin tahu sudah seberapa dekat budaya kerja di unit kerja saudara, jadi upayakan senatural mungkin. Hal ini jika dilakukan dengan senatural mungkin bukan hanya mengurangi bias tapi memberikan dampak yang besar bagi transformasi budaya kerja.” Jelas Deputi Bidang SDM Aparatur.

Pewarta, Rina Kadir.

Kota Gorontalo - Biro Organisasi, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menerima Tim Dirjen Politik Dan Pemerintahan Umum Kementrian Dalam Negeri RI dalam rangka interview langsung dengan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo terkait dengan implementasi dan internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding ASN Bangga Melayani Bangsa di Provinsi Gorontalo, Rabu (3/8/2022) di Ruang Kerja Sekda Provinsi Gorontalo.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Aryanto Husain mengatakan tujuan dari Interview adalah merangkum kisah-kisah best practice BerAkhlak  Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dapat dijadikan kisah inspirasi  untuk ditulis dalam Buku “Sabang Merauke BerAKHLAK”. Lebih lanjut Aryanto mengatakan delapan langkah membangun budaya kerja BerAKHLAK sebagaimana langkah yang akan ditempuh oleh kemendagri yaitu melalui mapping, sosialisasi dan internalisasi,  memiliki kompetensi membangun budaya Kerja,  membentuk leader,  agen perubahan,  evaluasi dan intervensi,award dan apresiasi, dan memanfaatkan teknologi, sementara ini terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Organisasi sebagai penampung pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Budaya Kerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo saat interview mengungkapkan bahwa sejak Presiden Jokowi meluncurkan Core Values ASN BerAkhlak dan Employer Branding ASN Berakhlak yang disusul dengan Surat Edaran Kementrian PAN RB tentang Implementasi Core Values BerAkhlak sebagai pondasi Budaya Kerja  seluruh pemerintah/kementrian/Lembaga di Indonesia maka Provinsi Gorontalo termasuk daerah pertama yang merespon cepat upaya internalisasi di daerah Gorontalo, dengan Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 1101 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Namun dalam internalisasi dan implementasinya Darda Daraba mengungkapkan tentu masih terdapat beberapa kendala dan itu harus diselesaikan bersama. “Dalam mengimplementasikan BerAkhlak pada Daerah Provinsi Gorontalo kendala yang sampai saat ini menghambat Implementasi Core Value ASN Berakhlak terkait pemahaman yang belum optimal tentang Berakhlak, karena masa peluncurannya belum lama. Selain itu kendala lainnya terkait dengan leadership, belum banyak pimpinan OPD yang secara aktif mencoba menguasai nilai-nilai BerAKHLAK dan kemudian memimpin langsung di OPD masing-masing.” Jelas Sekda Darda.

Lebih jauh Ketua Tim Intervew Penyusunan Buku “Dari Sabang-Marauke BerAKHLAK” menjelaskan Berdasarkan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi, dapat disimpulkan bahwa transformasi birokrasi Indonesia bertujuan untuk menghasilkan birokrasi berkelas dunia dan pelayanan publik yang kompetitif. Untuk mencapai tujuan tersebut, akuntabilitas kinerja dan pengawasan efektif dilakukan untuk tiga aspek transformasi, yaitu:(1) transformasi organisasi, melalui delayering eselonisasi dan organisasi yang agile, fleksibel dan kolaboratif; (2) transformasi sumber daya manusia, melalui  penguatan budaya kerja dan Employer Branding, percepatan peningkatan kapasitas sumber daya Manusia, peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, pengembangan talenta dan karir,  percepatan transformasi digital, perancangan jabatan, perencanaan dan pengadaan,(3) transformasi sistem kerja, melalui digitalisasi pelayanan public dan digitalisasi proses bisnis pemerintah yang nanti akan menjadi tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui Super Apps Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pewarta, Rina Kadir