PLt.Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Heriyanto Uwete mencatat prestasi yang membanggakan karena berhasil menerima penghargaan peringkat kedua kategori Pejabat Administrator Pelaporan LHKPN Tecepat dan Terverifikasi Lengkap Tahun Lapor 2024, Senin (1/12) di Museum Purbakala.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Ida Syahida Rusli Habibie dalam rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan HUT ke- 25 Provinsi Gorontalo.

Selain Kepala Biro Organisasi Heriyanto Uwete yang menerima penghargaan, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Reyski Kamarudin Rauf juga menerima pemnghargaan peringkat Ketiga Kategori Pejabat Administrator Pelaporan LHKPN tercepat dan Terverivikasi Lengkap Tahun Lapor 2024. Tidak lupa juga Biro Organisasi berhasil meraih Juara 1 pada lomba kebersihan Kantor Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  tipe C.

Penandatangan perjanjian untuk memperkuat arah strategis dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan ini sangat penting yang merupakan kegiatan rutin penataan birokrasi dalam rangka membangun akuntabilitas, transparasi dan panduan acuan kinerja yang kita wujudkan sesuai dengan apa yang kita tandatangani. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, saat memberikan arahan pada Penandatanganan Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025, Kamis (16/10) di Aula Rumah Jabatan Gubernur.

Sehingga kita melakukan ini merupakan kelanjutan dari pada ukuran kinerja yang sudah disampaikan oleh pejabat yang lama kata Gubernur Gusnar Ismail. Memang ada satu tahapan yang terlewati yaitu tahapan dialog untuk mendiskusikan masing-masing poin, agar apa yang sudah kita tandatangani benar-benar bisa kita pegang sebagai acuan untuk kita laksanakan dengan potensi sumber daya yang dimilki ujar Gubernur Gusnar Ismail.
Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam perjanjian kinerja kemudian akan dilanjutkan dengan pakta Integritas. Terkait dengan hal itu di mana kita akan memasuki pengisian SOTK yang baru, sudah tentunya ini perlu membangun kebersamaan yang diikat dengan perjanjian kinerja ini, ini sebagai suatu persyaratan peraturan pemerintah yang harus kita lakukan ungkap Gubernur Gusnar.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Gusnar Ismail menekankan bahwa pendatanganan PK ini merupakan hal yang sah dan resmi dan saya percaya serta memberikan ruang untuk membangun akuntabilitas, transparansi dan anda semua mengemban itu secara konsisten pungkas Gubernur Gusnar Ismail.
Sebelumnya Plt Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Heriyanto Uwete dalam pengantarya mengatakan Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu bentukimplementasi dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas. Dokumen ini menjadi komitmen antara gubernur dengan kepala perangkat daerah termasuk staf ahli sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan RPJMD.Nantinya hasil dari perjanjian kinerja akan dievaluasi setiap tahun oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Provinsi, Kab/Kota Tahun 2025, Selasa (25/11) di Hotel Quality Kota Gorontalo yang dibuka langsung Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Heriyanto Uwete.

Menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian PANRB terhadap implementasi SAKIP tahun 2025, dimana kualitas laporan kinerja khususnya di level perangkat daerah masih belum cukup sebagaimana yang diharapkan , belum sepenuhnya sesuai dengan Permenpan No.53 tahun 2014 kata Heriyanto.
Heriyanto juga menghimbau kepada yang mengikuti bimtek ini akan menjadi penanggungjawab penyusunan LKIP tahun 2025 yang akan disusun awal tahun 2026.
Lebih lanjut Heri mengatakan untuk Provinsi Gorontalo nilai SAKIPnya berada pada 68,88 kategori Baik dengan target di angka 70,101 dengan predikat BB. Ini juga menjadi perhatian bagi kita semua bahwa kami, di biro hanya memfasilitasi, nilai tadi tercapai atau tidak sebenarnya itu bagaimana dari bapak ibu membuat dokumen dan mengiplementasi amanat Permenpan no 53 tahun 2014 sehingga pada akhirnya apa yang menjadi target bisa tercapai sehingga prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan dapat terwujud kata Heriyanto.
Berharapnya kita bergerak bersama, dimana Biro Organisasi mengkoordinir teman-teman perangkat daerah dan kab/kota mengkoordinir dari perangkat daerahnya masing-masing. Jadi nilai yang bagus bisa kita dapatkan secara bersama-sama harap Heriyanto .

Sebelumnya Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Reyski Kamarudin Rauf dalam laporanya mengatakan tujuan dari kegiatan ini bimtek ini dirancang untik memastikan bahwa setiap instansi pemerintah dan perangkat daerah mampu menyusun LKIP yang berkualitas,akurat dan tepat waktu .

Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo melaksanakan Rapat Kerja Evaluasi yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Heriyanto Uwete, Rabu (15/10) di Ruang Reformasi Biro Organisasi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin tercapainya tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan pada awal tahun.
Pada rapat tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni terkait dengan persiapan penadatanganan perjanjian kinerja para asisten, staf ahli dan eselon 2 di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan evaluasi LAKIP.

Selain itu juga membahas proses penyusunan Analisis Beban Kerja dan penyusunan Peta Proses Bisnis di Biro Organisasi.
Melalui rapat evaluasi ini Heriyanto mengingatkan, kepada para Administrator, JFU, eselon IV dan pelaksana bahwa masih banyak yang harus dicapai dan juga langkah perbaikan kedepannya.

Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo melalui Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik memfasilitasi  Forum Grup Discussion Pendampingan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 Pada Provinsi, Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, Selasa (18/11) di  Ruang Rapat Bappeda Provinsi Gorontalo.

Kegiatan yang menghadirkan Bagian Organisasi  Kabupaten/kota Se-Provinsi Gorontalo ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo  khususnya mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas.

Plt. Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Heriyanto Uwete dalam sambutannya mengatakan evaluasi kinerja penyelengaraan pelayanan publik ini sebagai wujud nyata  negara dalam melayani, merangkul dam memberdayakan masyarakat. Evaluasi ini juga dilaksakan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menghasilkan potret pelayanan publik yang akuntabel, transparat dan berdampak nyata bagi masyarakat ujar Heriyanto .

Pelaksanaan PEKPPP pada tahun 2025 akan mneggunakan skema baru dimana terdapat 2 skema yang akan dilakukan pada tahun ini yakni PEKPPP  nasional dan PEKPPP mandiri.

Untuk Provinsi Gorontalao yang menjadi unit lokus evaluasi nasional adalah Dinas Sosiali Provinsi Gorontalo dan RSU dr. Hasri Ainun Habibie, sedangka untuk kabupaten/kota unit lokusnya adalah Dinas Dukcapil dan Dinas Pendidikan jelas Plt. Karo Organisasi.

Lebih lanjut dikatakan oleh Heriyanto, untuk skema kedua yaitu PEKPPP mandiri di mana untuk lingkup Provinsi Gorontalo lokus PEKPPP mandiri ada  48 ULE yang terdiri dari 16 dinas, 30 UPTD dan 2 biro.

Proses penataan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo memasuki tahapan penting setelah diterbitkannya rekomendasi penataan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo dari Kementerian Dalam Negeri.
Sebagai tindaklanjut, saat ini DPRD Provinsi Gorontalo telah mengajukan harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi rancangan perda pada Kantor Kementerian Hukum Wilayah Gorontalo, Rabu (8/10).

Hal ini sejalan dengan tahapan perencanaan dalam Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA) Tahun 2025 dimana rancangan perda terkait penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan rancangan perda usul DPRD Provinsi Gorontalo pada tahun 2025, sehingga akan segera dilakukan pembahasannya.
Saat ini Pemerintah Provinsi Gorontalo masih menunggu jadwal pembahasan rancangan perda oleh DPR. Selanjutnya, dalam rangka pembinaan dan pengawasan pembentukan produk hukum di daerah, akan dilakukan fasilitasi rancangan perda oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan pemberian Nomor Register Perda oleh Biro Hukum Kemendagri sebelum ranperda ditetapkan menjadi perda oleh Gubernur Gorontalo.
Dengan Penataan organisasi perangkat daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Gorontalo yang telah dilaksanakan pada 8 Oktober 2025 di Aston Gorontalo Hotel & Villas, masih terdapat beberapa perangkat daerah yang masih perlu melakukan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal ini terungkap pada saat Reviu LKIP Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo , Selasa (21/10) di Ruang Reformasi Biro Organisasi.

Meskipun sejumlah perangkat daerah telah menyampaikan laporan kinerjanya melalui aplikasi ESR Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian laporan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, beberapa laporan dinilai belum menginformasikan secara jelas upaya nyata yang telah dilakukan maupun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, serta belum sepenuhnya memuat langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan sebagaimana yang diharapkan dalam rekomendasi perbaikan kinerja.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya peningkatan kualitas penyusunan LKIP sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan pembenahan dan memperkuat budaya kinerja di lingkungan pemerintah daerah.

Gorontalo – Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo periode 2025–2029, Gubernur Gorontalo memulai langkah strategis dengan melakukan penataan kembali perangkat daerah.

Penataan tersebut diarahkan untuk menjadikan birokrasi lebih efisien dan efektif sesuai arahan pemerintah pusat, dengan tetap menekankan pentingnya ketepatan fungsi dan peran perangkat daerah. “Prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi kunci agar birokrasi lebih ramping, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan,” ujar Gubernur.

Sebagaimana diamanatkan dalam regulasi, proses penataan perangkat daerah harus mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Untuk itu, Gubernur Gorontalo secara langsung mengawal proses permohonan rekomendasi dengan melakukan audiensi bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Upaya ini segera membuahkan hasil. Tak lama setelah pertemuan tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otda resmi mengeluarkan rekomendasi penataan perangkat daerah bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam rekomendasi terbaru, Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan persetujuan untuk memperkuat perangkat daerah pada urusan penunjang di bidang keuangan serta urusan pertanian, yang dipandang sebagai sektor strategis untuk mendorong program-program prioritas pembangunan daerah.

Gubernur menegaskan bahwa langkah penataan kelembagaan ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menajamkan program strategis daerah sekaligus memastikan visi “Gorontalo Maju dan Sejahtera” dapat diwujudkan secara optimal dalam lima tahun ke depan.

11 tenaga honor atau no ASN di Biro Organisasi Provinsi Gorontalo resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja Paruh Waktu.
Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu ini diserahkan pada Hari Jumat (17/10) di Museum Purbakala yang diserahkan langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini merupakan bentuk penghargaan terhadap dedikasi tenagah honor.

Gubernur Gusnar Ismail pada kesempatan tersebut menyampaikan kepada seluruh PPPK Paruh Waktu untuk bekerja dengan baik dan penuh dedikasi. Kemajuan Gorontalo ke depan sangat ditentukan oleh kinerja aparatur pemerintah termasuk PPPK Paruh Waktu ujar Gubernur Gusnar Ismail.

Sementara itu Plt. Kepala Biro Organisasi Heriyanto Uwete mengatakan PPPK Paruh Waktu ini diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi dan dapat memberikan dampak yang nyata bagi Provinsi Gorontalo.

Plt kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Heriyanto Uwete, membuka kegiatan Desk Review Renaksi RB General dan RB Tematik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, Kamis (02/10) di Aula Integritas Inspektorat Provinsi Gorontalo. Reformasi birokrasi bukan hanya untuk tuntutan dari masyarakat, tetapi juga sebuah keharusan agar birokrasi kita, mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.

Ini adalah pertemuan kedua, dimana yang pertama untuk kab kota di fasilitasi di Kab. Gorontalo sedangkan untuk teman-teman provinsi secara khusus kami fasilitasi di Manna Cafe. Selanjutnya hari ini, kami sengaja mengumpulkan kembali dalam rangka mereviu dokumen yang sudah dibuat untuk instansi pemerintah kata Heriyanto .
Apa yang sudah difasilitasi oleh Scala ini jangan disia-siakan, kiranya kita sudah mengetahui tentang kebijakan dari pusat untuk RB tematik yang dulunya lima sekarang menjadi enam, walaupun sebenarnya sampai dengan saat ini kita masih menunggu road map dari pusat ujar Heriyanto.
Namun, ini jangan menjadi alasan bagi kita untuk tidak membuat rencana aksi di masing-masing pemerintah daerah. Perlu diketahui, pelaksanaan RB pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan hasil yang cukup baik, dan pada tahun 2023 dari 6 kabupaten/kota di provinsi Gorontalo terdapat 1 kab/kota yang memenuhi target pencapaian indeks RB maksimal “BB” atau dengan nilai 74,33 poin jelas Heriyanto.
Heri juga berharap ketika kita berkumpul seperti ini kita bisa sharing ilmu termasuk kami provinsi butuh input masukan dari teman-teman baik opd prvonsi maupun kab/kota. Mudahan ini bisa menjadi ajang sharing ilmu atau sharing pengalaman jika ada kendala bisa kita tukar pendapat atau tukar informsi.

Diakhir sambutannya Heriyanto menghimbau melalui kegiatan ini kita bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan dan mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat komitmen dalam menjalankan reformasi birokrasi yang lebih baik dan lebih terarah.