Biro Organisasi - Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo melaksanakan Rapat kerja Evaluasi Semester 1 Tahun 2024 yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni D. Matona,S.STP, M.Si, Rabu (10/7) di Ruang reformasi Biro Organisasi.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin tercapainya tahapan-tahapan kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan pada awal tahun.

Dalam rapat tersebut ada beberapa hal yang dibahas  yakni terkait dengan evaluasi kinerja yang seharusnya per triwulan dilaksanakan  tapi kita baru melaksanakan setelah 6 bulan, kemudian yang kedua terkait dengan penyerapan anggaran sudah berapa persen untuk semester pertama ini selanjutnya penyempurnaan penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan untuk lingkungan Biro Organisasi.

Selanjutnya rapat ini dilanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing bagian dan penyusunan SOP dan Standar pelayanan.

Dengan adanya kegiatan seperti ini Sri Wahyuni mengingatkan kepada para pejabat administrator, pejabat pengawas, fungsional serta staf bahwa masih banyak yang harus dicapai dan juga langkah perbaikan kedepannya.

Pewarta, Vivi.

Memasuki awal pekan bulan April 2024, Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo kembali melakukan apel pagi yang rutin dilaksanakan setiap hari senin yang berlangsung dihalaman barat Biro Organisasi, (1/4/2024).

Apel yang dimulai pukul 08:00 Wita ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkup Biro Organisasi, baik PNS maupun PTT. Dalam arahannya kepala Biro Organisasi Sri Wahyuni D. Matona meminta seluruh stafnya agar mengevaluasi hal-hal apa saja yang belum terselesaikan dibulan Maret agar segera dirampungkan, terutama dari segi pengadministrasian kegiatan-kegiatan biro.

Ia meminta kepada seluruh stafnya agar tidak menunda-nunda pekerjaan yang pada akhirnya malah akan mengakibatkan semua pekerjaan jadi menumpuk.

“Saya harap, bulan puasa bukan ajang untuk bermalas-malasan. sehingga  apa yang menjadi target dan capaian kita kedepan malah tidak berhasil. Minimal dalam satu hari itu kita bisa menghasilkan output dari apa yang kita kerjakan’’ ungkapnya.

Disela-sela arahannya ia pun menyampaikan target kinerja yang akan dikerjakan kedepan, serta mendorong seluruh ASN di lingkup Biro Organisasi dapat meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.

“Saya minta untuk PNS maupun PTT yang belum terlalu sibuk dengan tusinga di masing-masing bagian, mohon agar bisa saling membantu dengan bagian-bagian lain terutama untuk PTT. Tolong saling mendukung juga satu sama lain dari segi pekerjaan’’, tambahnya.

Diakhir arahannya, ia berharap kepada seluruh stafnya dapat memaksimalkan waktu dengan baik untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang ada, mengingat waktu untuk masuk kantor tinggal beberapa hari lagi sebelum lebaran Idul Fitri.

Pewarta, PPID

Foto, Ian/Aldy

Sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Kick Off pembangunan aplikasi e-SAKIP yang dilaksanakan beberapa waktu lalu maka Biro Organisasi Provinsi Gorontalo melaksanakan pembahasan lanjutan terkait dengan akselerasi pembangunan tersebut.

Rapat yang dilaksanakan di  Marry Coffe  ini di buka langsung oleh Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni D. Matona, S.STP., M,Si. Selasa (4/6).Dalam penyampaiannya Sri Wahyuni mengatakan kegiatan ini untuk membahas struktur database pada aplikasi e-SAKIP guna meningkatkan Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Lebih lanjut dikatakan oleh Sri Wahyuni, bahwa aplikasi e-SAKIP ini akan dibuat  sistem tersendiri namun tetap mengambil data-data dari SIDALEV dan e-monep.  Dari Biro Organisasi sudah mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan dalam aplikasi tersebut dengan melihat contoh e-SAKIP yang ada di DKI Jakarta.

“Nah, e-Sakip milik pemerintah pusat itu yang terpampang dilayar mulai dri RPJMD,Renstra, Renja, Kemudian dari contoh tersebut kita akan mengembangkan lebih lajut dengan menintegrasikan dengan data-data yang ada di SIDALEV dan e-monep  ujar Sri Wahyuni.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik provinsi Gorontalo, Bapppeda Pprovinsi Gorontalo, BKD Provinsi Gorontalo dan Biro P2E Provinsi Gorontalo. 

• Pewarta Vivi.
• Editor, Burhan.
• Foto, Fitry/Burhan

Biro organisasi - Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo menggelar Halal Bihalal menyambut Bulan Ramadan 1445 H di Ruang Biro Organisasi, Jumat (8/3).

Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni D. Matona,S.STP, M.Si dalam pengantarnya mengatakan  didalam sebuah organisasi, atau sebuah institusi terjadi pergesekan, adanya permasalahan itu merupakan hal yang wajar.

“Layaknya sebuah keluarga, tentunya hubungan kita dekat. Tanpa kita sadari hubungan yang sangat dekat ini sering terjadi pergesekan karena seringnya berinteraksi” ujar Sri Wahyuni.

Ia juga menambahkan, untuk itu moment pada hari ini  merupakan moment yang sangat spesial sebelum memasuki bulan Ramadan dengan saling bermaaf-maafan dan mempererat tali silaturahmi.

Selanjutnya Ustazd Muhamad Bakari dalam tausyiahnya mengatakan meminta maaf itu merupakan kebaikan yang ada dalam syariat dan dianjurkan serta syariat juga tidak membatasi kapan itu dilakukan. Dengan saling bermaafan sebelum memasuki bulan Ramadan semua kesalahan dan dosa  yang pernah dilakukan dapat tehapus, sehingga kita menjalani ibadah Ramadan  dengan khusyu pungkasnya.

Pewarta, Vivi/Ian

Foto, Reza

Demi meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi (RB) di Kabupaten Boalemo, Biro Organisasi melakukan pendampingan dan fasilitasi Rencana Aksi (Renaksi) RB Instansi Pemerintah dan OPD Pemerintah Kabupaten Boalemo yang berlangsung di ruang Vidcon Kantor Buapati Boalemo, selasa 21 Mei 2024.

Kegiatan yang dibuka oleh Pj. Sekda Boalemo Supandra Nur ini dihadiri oleh Asisten III Setda Boalemo serta beberapa OPD di antaranya Inspektorat, Bapppeda, Dinas Kominfo, Dinas Arpus, Dinas kesehatan, Badan Keuangan, Bagian Hukum dan Bagian Pengadaan Setda Boalemo.

Disela-sela membuka acara, PJ. Sekda Supandra Nur mengatakan dilihat secara umum rata-rata semua indikator yang menjadi tanggung jawab pemda harus dijalankan secara serentak/multitasking sebagaimana sebelumnya Pemda Boalemo baru saja menyelesaikan penilaian disektor konvergensi stunting, setiap pekan harus memantau harga komuditas bahan pokok melalui pengendalian inflasi, serta harus memastikan aspek pelayanan publik harus berada dijalur yang semestinya. Saat ini Kabupaten Boalemo berada di zona hijau. Tentu ini menutut kita harus membuka mata dan telinga tetap berada di kondisi yang siaga menyelesaikan urusan-urusan dalam waktu serentak, imbuhnya.

“Saat ini kita tidak boleh lengah. Apa yang ada dihadapan kita adalah penilaian dari OMBUDSMAN, dan kita patut bersyukur hari ini pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Organisasi telah melakukan pendampingan langsung untuk memastikan bahwa kita berada di jalur yang benar dalam hal pelayanan publik.”ungkapnya.

Di tempat yang sama Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni D. Matona mengucapkan terimakasih kepada pemda Boalemo melalui Pj. Sekda beserta jajarannya atas penyabutan yang diberikan untuk Biro Organisasi. Sri wahyuni berharap apa yang nantinya akan dibahas pada pertemuan ini dapat diketahui oleh semua pihak yang hadir sesuai harapan bersama.

Diketahui sejak tahun 2010 ketika diterbitkan grand desain terkait RB sudah dibagi dalam beberapa etape. Yaitu di etape 2014, kemudian 2019 dan ditahun 2024. Dalam pelaksanaan etape-etape ini pun kemudian terjadi perubahan karena setelah dilakukan penilaian sampai dengan tahun 2019 ternyata untuk pelaksanan RB menurut presiden belum berdampak, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dianggap penilaian ini hanya sebatas penilaian di atas kertas atau hanya sebagai penilaian administrasi karena dengan adanya berbagai instrument yang harus disiapkan dan 300 indikator yang harus dipenuhi. Ini dianggap pemerintah belum lincah. Ketika ada perubahan masih lambat untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut.

“Berdasarkan penilaian presiden, tahun 2023 penilaian RB yang sebelumnya berfokus pada delapan area perubahan berubah menjadi Reformasi Birokrasi Tematik yang mempunyai empat indikator. Di antaranya kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi atau yang lebih dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta percepatan pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dalam negeri (P3DN). Inilah perubahan RB tematik yang ketika kita sudah sampai pada titik-titik terakhir, dilakukan perubahan oleh pemerintah pusat. Termasuk kepatuhan pelayanan publik, evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KemenPAN, pelayanan kepatuhan yang dilaksanakan oleh OMBUDSMAN, juga termasuk inflasi, stunting, dan kemiskinan. Ini semua dikemas dalam Reformasi Birokrasi. Ini semua dilakukan dengan harapan di akhir tahun 2025 bangsa Indonesia berada pada posisi Indonesia berklas Dunia.” Ungkapnya!

Guna untuk meningkatkan indeks RB tentu diharapkan adanya strategi yang dilakukan, di antaranya dukungan dan keterlibatan pimpinan, perubahan pola pikir, menghilangkan ego sectoral, serta melakukan koordinasi dan saling berkolaborasi. Serta melihat kesesuaian antara indikator dan target.

• Pewarta, Vivi/Ian
• Editor, Tobias
• Foto, Fitry

Kabupaten Gorontalo, Biro Organisasi – Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini terungkap pada kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Aksi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 Sebagai Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 se-Provinsi Gorontalo, Selasa (27/2/24), di Orasawa Resto Kabupaten Gorontalo.

Pada kesempatan tersebut Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Yosef Koton mengungkapkan, keberhasilan Pemprov Gorontalo dalam menaikkan nilai RB Tahun 2023 merupakan prestasi yang membanggakan sebagai usaha yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah khususnya pengampu RB.

“ Dengan kenaikan nilai RB Tahun 2023 ini adalah kebanggan bagi kita semua, namun kita jangan sampai terlena dan tetap terus berusaha meningkatkan nilai RB maupun SAKIP,” jelas Yosef.

Ia mengatakan, birokrasi adalah ujung tombak dalam menggerakan roda kemajuan bangsa. Peningkatan indeks RB maupun SAKIP ini menunjukkan komitmen dan antusiasme instansi pemerintah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi.

“ Alhamdulillah nilai RB kita Tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 69,64 naik menjadi 77,75 naik sekitar 8,11 poin. Hal ini menjadi motivasi kita untuk terus bertransformasi menjadi birokrasi yang bermanfaat untuk masyarakat,” tuturnya.

Oleh sebab itu melalui kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut, Yosef berharap agar perangkat daerah senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan, berkoordinasi dan berkolaborasi baik antara intansi pemprov maupun dengan kabupaten/kota, terutama yang terlibat dalam evaluasi untuk terus konsisten dan berkomitmen tinggi memberikan data-data terbaik serta akurat yang diperlukan oleh evaluator.

Kegiatan Workshop ini turut dihadiri secara online via zoom oleh Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Hidayah Azmi Nasution, Evaluator dari Kemenpan RB Arif Tri Hariyanto dan Aryogo Restu Kuncoro, Sekretaris OPD, pengampu RB SAKIP serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Author : Tim RB AK

Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Organisasi menerima audience dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas usul penataan  struktur organisasi tata kerja perangkat daerah serta Pembentukan UPTD pada Dinas Kesehatan Pohuwato dan perangkat daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Guna mewujudkan perangkat daerah yg tepat fungsi dan tpat ukuran, rabu 8 Mei 2024 di ruang Huyula Gubernuran Gorontalo yang diterima oleh Kepala Bagian Kelembagan dan analisis jabatan Heriyanto Uwete.

Kegiatan ini guna merumuskan kajian penataan perangkat daerah di kabupaten Pohuwato agar lebih baik kedepan. Mewakili kepala biro, Heriyanto selaku kepala bagian kelembagaan dan anjab mengatakan, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, tentu perlu mengkaji penataan daerahnya baik dari sisi anggaran, SDM dan hal-hal lainnya. Ia menambahkan biro organisasi akan terus berupaya memfasilitasi, mendukung dan melakukan pendampingan kepada pemda pohuwato terkait hal ini. Agar apa yang menjadi target kedepan dapat terwujud sesuai harapan bersama berdasarkan regulasi dan pedoman nomenklatur yang berlaku.

Hadir pada pertemuan ini dari Pemkab Pohuwato dipimpin oleh Asisten Bidang Administrasi Umum didampingi unsur dinas kesehatan, bagian organisasi dan tatalaksana pohuwato serta Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab didampingi seluruh Tim Kerja Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota.

• Pewarta, Ian
• Editor, Heriyanto/Evy
• Foto, Apris

Biro Organisasi - Sosialisasi Pemantauan dan Evalausi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 Bagi Unit Lokus Evaluasi Lingkup Provinsi dan Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo, Selasa (20/2) di Manna Hall Kota Gorontalo dilaksanakan dan dibuka langsung oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo Iswanta, SE, Ak.

Iswanta mengatakan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 terus mengalami perubahan. Perubahan ini dilakukan guna menyesuaikan kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kualitas pelayanan publik yang baik adalah kunci utama untuk memenuhi harapan masyarakat dan membangun kepercayaan publik yang positif, jelas Iswanta.

Lebih lanjut dikatakan oleh Iswanta pencapaian indeks pelayanan publik Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2023 berada pada peringkat 8 nasional dengan nilai indeks 4,24 kategori sangat baik diikuti oleh Kab. Pohuwato 4,09 predikat Sangat Baik, Kab. Bone Bolango 3,69 predikat Baik, Kab. Boalemo 2,99 predikat Cukup, Kab. Gorontalo 2,64 predikat Cukup dan Kab. Goprontalo Utara 2,23 predikat Cukup dengan Catatan serta Kota Gorontalo 2,06 predikat Cukup dengan Catatan.

Selanjutnya  Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif KemenPAN-RB RI Noviana Andrina dalam penyampaiannya mengatakan bahwa ada 7 prioritas utama yang harus dilakukan, dimana salah satunya adalah bagaimana pelayanan publik ini diberikan dengan prima kepada Masyarakat. Oleh karena itu kita sudah harus memulaiuntuk berkolaborasi dengan semua sektor, baik  akademisi, tokoh masyarakat maupun dengan sektor-sektor lainnya untuk kita bermitra dalam memperbaiki pelayanan publik.  Kami harapkan penilaian ini akan menjadi triger bahwa ada upaya-upaya perbaikan di dalam melakukan penilaian ini.

 “Jadi bersama kita bergandengan tangan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat” pungkasnya.

Pewarta, Vivi/Ian

Foto, Eza

Standar pelayanan merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolak ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan. Dalam rangka pengawasan terhadap penerapan standar pelayanan publik pada penyelenggara pelayanan publik dan mengawali tahapan kegiatan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik serta kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024, Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo melalui Bagian  Tatalaksana dan Pelayanan Publik melaksanakan Pendampingan Awal Bagi OPD Unit Lokus Penilaian Ombudsman dan Unit Lokus Evaluasi PEKPPP Tahun 2024. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni D. Matona, S.STP, M.Si, Rabu (8/5) di Ruang Reformasi.

Dalam arahannya Sri Wahyuni menyampaikan bahwa pada kegiatan ini Biro Organisasi mengundang beberapa OPD terkait yang menjadi lokus penilaian dan lokus evaluasi yakni Dinas PM-PTSP Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, RSUD Ainun Habibie dan  UPTD P3D Kabupaten Gorontalo selaku UPTD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo serta Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo kaitannya dengan pengawalan terhadap website dan pengelolaan pengaduan melalui SP4N LAPOR.

“Namun, jangan sampai kita lengah dengan nilai yang tinggi ini. Walaupun sudah berada pada nilai yang tinggi, tapi bagi 5 unit lokus penilaian masih ada catatan-catatan rekomendasi yang disampaikan dari Ombudsman yang harus segera dibenahi dan dilakukan perbaikan. Dalam hal ini  ada 4 dimensi penilaian yakni dimensi input, dimensi proses, dimensi output, dan dimensi pengaduan” imbuhnya.

Disela-sela arahannya Sri Wahyuni menyampaikan  pada pertemuan kali ini perlu diingatkan kembali  terkait dengan hasil penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama untuk Ombudsman kita Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 sudah berhasil meraih Zona Hijau dengan total nilai  83.36 kategori B dengan opini Kualitas tinggi. Begitu pula dengan hasil PEKPPP 2023, Provinsi Gorontalo berhasil meraih peringkat 8 nasional dengan rata-rata Indeks Pelayanan Publik mencapai 4,24 pada kategori Sangat Baik.

“Berharap semangat dari teman-teman untuk menyiapkan segala hal terkait dengan evidence/bukti dukungnya, sehingga ketika data-data atau evidencenya diminta kita sudah siap semuanya dan dapat menggeser paradigma bahwa ini bukan hanya  penilaian diatas kertas saja”. harap Sri Wahyuni.

• Pewarta, Vivi
• Editor, Faradilla
• Foto, Ian

Biro Organisasi – Usai melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan dan Tatalaksana di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, Biro Organisasi melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang diselenggarakan di Cabana Resort Boalemo (7-8/02/2024)

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang  Pedoman Penyusunan  SOP Administrasi  Pemerintahan, Dimana Standar                Operasional  Prosedur (SOP) yakni serangkaian  instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan  kapan harus dilakukan, dimana  dan oleh siapa yang melakukan.

Dalam pengantarnya kepala Biro Organisasi Sri Wahyuni D. Matona mengatakan, Pedoman penyusunan SOP administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan pedoman/acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota untuk menyusun SOP dilingkungan instansi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Maka dari itu pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Organisasi melakukan Bimtek yang dilaksanakan selama dua hari.

Hadir pada kegiatan ini kepala bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Fried Dewi dan fungsional analis kebijakan ahli muda Faradila H. Adam. Sebagai Narasumber. Yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemerintah provinsi dan kab/kota.