Biro Organisasi – Biro Organisasi kembali melakukan pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota, Rabu (13/09/23) di Coffe Toffe Kota Gorontalo.

Kegiatan yang mengundang pihak KemenPAN-RB ini juga dihadiri oleh Inspektorat serta Biro Organisasi yang menangani evaluasi tematik. Kegiatan ini Membahas evaluasi internal yang nanti akan dilakukan pada bulan Oktober mendatang, tepat ditanggal 2 Oktober nanti adalah batas waktu penyampaian lembar hasil evaluasi internal.

Dalam penyampaiannya kepala Biro organisasi Sri Wahyuni D. Matona mengatakan Evaluasi internal ini ada dua macam yakni evaluasi internal perencanan dan evaluasi pelaksanaannya. Dan di permenPAN itu ada indikator-indikator yang disampaikan baik itu mekanismenya, tahapannya semua sudah tertuang dalam permenPAN. Namun yang menjadi pertanyaan dari teman-teman tim evaluasi baik di tingkat kabupaten/Kota dan porovinsi apakah hasil atau output dokumen yang nanti akan dikirimkan ke tim nasional itu modelnya seperti apa, apakah ada model tersendiri yang memang menjadi acuuan untuk kabupaten/kota atau memang ada cara atau model yang memang sudah disiapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini kemenPAN.

“Apakah ada model atau formatnya tersendiri yang nantinya akan disampaikan oleh kemenPAN atau menyesuaikan masing-masing dengan model atau kreativitas sendiri dari masing-masing inspektorat Kabupaten/Kota. Karena untuk saat ini semua penilaiannya bersifat kualitatif, yakni berdasarkan dari asumsi masing-masing Inspektorat Kabupaten/Kota”, ungkapnya.

Diakhir penyampaiannya Wahyuni berharap untuk semua teman-teman ASN yang hadir pada pertemuan tersebut dapat memanfaatkan waktu untuk selalu berkoordinasi dengan pihak Menpan selama mereka berada di Gorontalo.

Kepala Bagian Tatalaksana  dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Provinsi Gorontalo  Fried Dewi H. Ahmad, S.Kom., M.Eng membuka kegiatan Pendampingan Lanjutan Penilaian Ombudsman Tahun 2023, Kamis (20/7) di Ruang Reformasi Biro Organisasi.

Kepala bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik dalam pengantarnya menyampaikan hasil penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman pada tahun 2022 dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing unit  lokus evaluasi.

Adapun indikator penilaian untuk tahun 2023 adalah dimensi input teridiri dari 2 variabel (kompetensi pelaksanasebanyak 6 indikator dan sarana prasarana sebanyak 9 indikator dengan bobot 21.85%), dimensi proses terdiri dari 1 variabel (Penilaian kepatuhan  dengan jumlah 11 indikator dengan bobot 32,37%), dimensi output yang teriri dari 1 variabel (penilaian persepsi maladministrasi sebanyak 5 indikator dengan bobot 24,24%) dan dimensi pengaduan terdiri dari 1 variabel (sebanyak 7 indikator dengan bobot 21.54%) jelas Fried Dewi.

Fried dewi Berharap melalui kegiatan ini mampu memberikan peningkatan indeks kepatuhan pelayanan publik melalui penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman

Unit pelayanan publik yang dinilai yakni Dinas PM-PTSP Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo,  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Dinas Sosial Provnsi Gorontalo dan RSUD. Hasri Ainun Habibie Provunsi Gorontalo.

Pewarta, Nasrianti.

Biro Organisasi – Biro Organisasi melakukan pertemuan dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemprov Gorontalo, Selasa (4/07) 2023.

Pertemuan ini guna untuk membahas strategi peningkatan indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) melalui intervensi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Gorontalo, dimana pada indikator  penilaian SPBE, evaluasi terhadap Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi nilainya  masih berada di angka 1.  Sementara disatu sisi pada evaluasi yang dilakukan oleh KemenPAN-RB  setiap tahun, rekomendasi terhadap pengelolaan Sakip kita adalah selalu pada belum adanya mekanisme monev capaian indikator kinerja secara berkala dengan menggunakan sistem atau aplikasi e-Sakip atau dengan kata lain, Pemprov Gorontalo belum memiliki sistim e-Sakip sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan yang berlaku.

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni D. Matona pada pertemuan tersebut mengatakan kedua aplikasi ini sangat bagus digunakan, namun ada beberapa hal yang harus didalami lagi dengan berharap atau menggandeng Dinas Kominfo untuk menjembatani dua aplikasi ini. Dimana Bapppeda yang memiliki program atau aplikasi Sidalev dan Biro Ekbang yang memiliki sistem e-Monevnya. Ia berharap dengan adanya dua aplikasi ini bisa meningkatkan nilai SPBE Pemprov Gorontalo. Karena dua aplikasi ini saling berintegrasi.

“Di Bapppeda ada Sidalev (sistim pengendalian dan evaluasi) yang kedepannnya akan digunakan untuk pengedalian secra komprehensip terhadap  perencanaan, penganggaran, evaluasi pencapaian target kinerja dan pelaporan. Namun sampai saat ini pengembangannya belum sampai disitu kerena baru pada tahap penginputan data-data dalam dokumen perencanaan daerah. Kemudian di Biro Pengendalian Ekonomi dan Pengembangan ada E-Monev yang digunakan disetiap Rapim untuk penyampaian progres penyerapan anggaran. Namun sayangnya sistim ini tidak sampai pada pengukuran pencapaian target kinerja. Hal inilah yang akan kami dorong agar kedua sistem ini dapat diintegrasikan  dan kemudian integrasi sistim ini yang  akan kami jadikan E-Sakipnya Provinsi Gorontalo”, ungkapnya.

Ia Berharap dengan integrasi sistem ini juga dapat mendorong tingkat kematangan layanan akuntabilitas kinerja organisasi pada indikator penilaian SPBE yang pada akhirnya otomatis akan meningkatkan indeks SPBE Provinsi Gorontalo.

Dalam pertemuan tersebut kedua pihak baik Bapppeda maupun Biro P-Ekbang pada prinsipnya setuju terhadap integrasi sistem ini. Diharapkan sebelum tanggal 16 Juli sudah bisa running.

Hadir pada pertemuan tersebut Inspektorat, Dinas Kominfo & Statistik, Bapppeda Serta Biro Organisasi. Untuk pembahasan secara teknis dilanjutkan pada hari Rabu, 5 Juli 2023 dengan menghadirkan pihak pengembang kedua sistem aplikasi tersebut.

Biro Organisasi – Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Biro Organisasi, melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Selasa (20/06) di ruang Dulohupa Gubernuran Gorontalo.

Evaluasi ini dilakukan oleh Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam surat keputusan (SK) Gubernur Gorontalo, Nomor : 174/5/V/2023. Anggota Tim ini beranggotakan Inspektorat, BAPPPEDA, Biro Organisasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Perhubungan.

Kepala Biro Organisasi Sri wahyuni D. Matona dalam arahannya mengatakan, penilaian kualitas kinerja yang selaras tentu akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Pelaporan kinerja hendaknya mampu menggambarkan pencapaian kinerja baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak positif.  Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal nantinya akan memberikan kesan nyata dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja. Ia berharap kedepannya Nilai SAKIP semua OPD bisa meningkat.

“Mudah-mudahan Nilai SAKIP masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan meningkat, hal ini tentunya juga akan memberikan dampak bagi kenaikan Indeks SAKIP kita tahun ini, sebagaimana target kita untuk menjadi BB”, ungkapnya.

Pertemuan ini merupakan tindaklanjut pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan kamis lalu, dilakukan untuk percepatan evaluasi SAKIP organisasi perangkat daerah (OPD) yang outputnya adalah dirilisnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang direncanakan akan diexpose dihadapan Gubernur pada hari senin, 26 Juni 2023.

Pewarta, Ian/Istik

Biro Organisasi – Memasuki Bulan Agustus 2023, Biro Organisasi kembali melakukan evaluasi Reformasi Birokrasi Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (RB dan SAKIP), (8/8/23).

Pertemuan yang dikemas dalam bentuk repat pembahasan ini guna membahas persiapan apa saja yang harus dipersiapakan dalam mengevaluasi RB dan SAKIP. Sebagaimana pada tahun 2022 dan 2023 yang menjadi fokus utama tidak lagi delapan area perubahan namun yang menjadi fokus Biro Organisasi dalam penilaiaan RB dan SAKIP terdapat lima indikator yakni kemiskinan, inflasi, investasi, Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan digitalisasi pelayanan publik.

Hadir pada rapat pembahasan ini diantaranya Inspektorat, Biro Hukum, Biro Pengadaan, Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan, Badan Kepegawaian daerah, Bapppeda, Badan Keuangan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan Daerah, serta Tim RB dan SAKIP Biro Organisasi.

Dalam arahannya kepala Biro Organisasi Sri Wahyuni mengatakan, selain Pemerintah Pusat dalam hal ini MenPAN-RB mengevaluasi terkait RB tematik. Pemprov juga dinilai terkait RB General yang merupakan tindak lanjut dari delapan area perubahan yang sebelumnya dilakukan penilaian manidiri oleh Biro Organisasi. Sehingga pertemuan ini tidak lagi membahas tentang materi seperti apa RB general dan sepeti apa RB tematik. Tetapi pertemuan ini guna untuk mendapatkan satu rumusan dan satu pegangan ketika evaluasi ini sudah dijalankan oleh KemenPAN, Ungkapnya.

Selain itu, Sri Wahyuni juga selalu menginstruksikan pejabatnya di lingkup biro untuk mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam hal penilaian RB dan SAKIP. Jadi yang menjadi fokus utama SAKIP ini dan tentunya menunjang RB adalah bagaimana pemprov gorontalo mengkolaborasikan program-program pengentasan kemiskinan termasuk Stunting di Provinsi Gorontalo. Dengan program-program dan cascading yang ada, ia berharap pemerintah pusat menilai Provinsi Gorontalo masuk dalam salah satu provinsi yang mengedepankan pengentasan kemiskinan dan penurunan angka Stunting.

Dengan pembahasan RB dan SAKIP ini Sri Wahyuni berharap Provinsi Gorontalo menjadi salah satu provinsi yang dinilai oleh pusat dapat menurunkan angka Stunting dan pengentasan kemiskinan sehingga nilai RB pemprov bisa naik menjadi BB.

Pewarta, Ian/Nasrianti

Biro Organisasi - Biro Organisasi kembali menjadi pembicara pada kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas kearsipan dan perpustakaan Provinsi Gorontalo yang berlangsung di hotel New Rahmat Kota Gorontalo, Jumat (16/06/23).

Yalfiet Tobias pejabat fungsional pada Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo memberikan penguatan Reformasi Birokrasi (RB) general dengan tema digitalisasi kearsipan di lintas sektor perangkat daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perangkat daerah di lingkup Provinsi Gorontalo, serta pejabat yang berwewenang sebagai pengampuh kearsipan di unit kerja masing-masing.

Kegiatan ini tentunya memberikan manfaat agar seluruh pengampuh kearsipan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) telah menggunakan sistem kearsipan berbasis digital, serta meningkatnya pemahaman para pengampuh arsiparis dalam mentransformasi kegiatan pelayanan kearsipan dari sistem analog atau konvensional ke sistem elektronik terpadu.