Asisten Administrasi Umum Provinsi Gorontalo Misranda E.U. Nalole,SE.M.Si membuka Penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 serta Mekanisme Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, Rabu (7/5) di Hotel Grand Q Kota Gorontalo.

Misranda dalam sambutannya mengatakan kegiatan hari ini bagian yang sangat penting dilakukan dan saya mengapresiasi kepada biro organsiasi yang tidak henti- henti untuk terus melakukan perbaikan terhadap reformasi birokrasi.
Lebih lanjut dikatakannya terinformasi sesuai dengan hasil penilaian dari pusat lebih 0,40 % di angka 80,21 tetapi ketika menyampaikan 8 item sanggahan malahan turun menjadi 77.73 dan ini menjadi tanggung jawab kita semua.
Untuk itu saya menghimbau adakah OPD yang boleh kita push untuk menaikkan nilai RB. Karena ini penting pada saat menyusun renaksi ini benar-benar kita siap. Ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak baik dari pimpinan OPD sampai kebawahannya
Hasil dari RB ini bukan hanya berupa angka atau nilai semata, melainkan cerminan dari komitmen dan konistensi dalam melakukan perubahan kearah yang lebih bersih, efisien, efektif, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat ujar Misranda.

Berharap kegiatan hari ini dapat menjadikan forum yang produktif untuk berbagi praktek,memperkuat sinergitas antar unit kerja dan mempercepat, memperjelas arah reformasi birokrasi yang akan ditempuh kedepan  harap Misranda. Sebagai narasumber pada kegiatan ini Plt Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Dr. Ir. Yosef P. Koton, M.Si dan Analis Kebijakan Ahli Muda Yalfiet Tobias Tamonoku, S.Pd.

Biro Organisasi Provinsi Gorontalo dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengendalian kelembagaan perangkat daerah menggelar Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango, Jumat (11/4) di Ruang Rapat Kantor Bupati Bone Bolango.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Kab. Bone Bolango Amir Hamzah Hadju. Amir Hadju dalam kesempatan mengatakan kegiatan ini merupakan tindaklanjut atas surat Bupati Bone Bolango yang mengajukan permohonan fasilitasi penyusunan rancangan perangkat baru.

Sementara itu Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Dr. Ir. Josef P. Koton, M.Si dalam pengatarnya mengatakan kehadiran kami dari Biro Organisasi ini menunjukkan komitmen yang kuta dalam memperkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pengendalian kelembagaan ditingkat kabupaten/kota.
Lebih lanjut Josef mengatakan kinerja Biro Organisasi dalam kegiatan ini dinilai sangat strategis, tidak hanya sebagai pelaksana fasilitasi administratif, tetapi juga sebagai pengarah kebijakan kelembagaan responsif terhadap dinamika pemerintah daerah. Proses fasilitasi ini sekaligus juga menjadi ruang pembelajaran lintas level pemerintahan dala emastikan bahwa desain kelembagaan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pelayanan publik optimal jelas Josef.

Pada kegiatan ini Biro Organisasi sebagai fasilitator utama yang memberikan panduan teknis dan telaah mendalam terhadap desain kelembagaan yag diajukan oleh Pemerintah Kab. Bone Bolango.
Selanjutnya kegiatan dilajutkan dengan diskusi yang berlangsung secara konstruktif dan komprehensif dengan mencakup penilaian skoring kebutuhan urusan, prinsip perumpunan fungsi, kesesuaian beban kerja, hingga rasionalisasi jumlah peragkat daerah yang efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tata naskah dinas merupakan hal yang rutin dilakukan di instansi pemerintahan. Namun demikian masih sering dijumpai naskah dinas yang belum sesuai dengan pedoman sebagaimana yang diatur dalam peraturan kata Sekretaris Daerah Provisi Gorontalo Sofian Ibrahim pada saat membuka kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan Kearsipan melalui zoom meeting, Jumat (25/4).

Seperti kita ketahui bersama, demi terwujudnya tata naskah dinas yang berdaya dan berhasil guna pengamanan naskah dan aspek legalitasnya perlu dilihat sebagai penentu yang paling penting dimana terdapat 6 asas yang harus menjadi perhatian jelas Sekdaprov.
Keenam asas tersebut adalah asas daya dan hasil guna, asas pembakuan, asas pertanggungjawaban, asas keterkaitan, asas kecepatan dan ketepatan serta asas keamanan kata Sofian.
Tidak kalah penting dalam hal proses kearsipan, sebagaiman kita ketahui bahwa urusan kearsipan merupakan salah urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kita lajut Sekda.Melalui sebuah arsip kita akan mengetahui sejauhmana dan bagaimana sesuatu itu ada dan terjadi pungkasnya
Selanjutnya Plt. Kepala Biro Organisasi Dr. Ir. Yosef P. Koton, M.Si dalam paparanya mengatakan bahwa tata naskah dinas ini belum baku oleh karena itu kedepan seluruh perangkat daerah ini harus menggunakan format yang baku dan prosedurnya harus seragam. Selain itu juga ini memudahkan antar instansi dan juga untuk mencegah kesalahn administratif kata yosef.

Diakatakan pula oleh Yosef, jadi tata naskah dinas yang jelas dan tertib maka proses birokrasi akan berjalan cepat dan akurat sehingga pelayanan publik kita menjadi responsif dan profesional.
Oleh karena itu kegiatan hari ini diharapkan kedepannya surat-surat dari OPD sudah seragam mengikuti apa yang telah disampaikan pada sosialisasi hari ini harap Yosef.

Tata Naskah Dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi antara lain,pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas,penggunaan lambang negara,logo dan cap dinas serta penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar termasuk pengamanan naskha dinas.

Plt. Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Dr. Ir. Josef P.Koton, M.Si membuka Rapat Pembahasan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan bersama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo, Rabu (9/4) di Manna Cafe & Bakery.

Dalam sambutannya Yosef mengatakan, pengelolaan arsip kita di Biro Organisasi sudah dialih mediakan ke dalam bentuk elektornik. Namun, saya belum yakin apakah dalam pengarsipan tersebut sudah menggunakan kaidah-kaidah kearsipan yang baik dan benar ujar Yosef.
Selain itu juga adanya perbedaan dalam format Tata Naskah Dinas yang sesuai dengan aturan,untuk itu kegiatan kita pada hari ini bertujuan membahas dan menyepakati pedoman Tata Naskah Dinas dan kearsipan yang berlaku di instansi pemerintah kata Yosef.

Saya berharap ini akan menjadi percontohan bagi OPD-OPD yang lain dalam hal pengelolaan kerasipan serta Tata Naskah Dinas harap Yosef.
Selanjutnya Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Ridwan Hemeto, SH, MM pada pengantarnya mengatakan sangat mengapresiasi dengan adanya kegiatan ini. Pada dasarnya kami siap mendampingi bersama tim kami. Dimana setelah hari ini tim kami akan mendampingi tiap OPD terkait dengan kearsipan dan Tata Naskah Dinas.

Dalam era yang serba digital seperti saat ini, keberhasilan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kemampuan kita dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai sektor kehidupan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Dr.Ir. Yosef P. Koton, M.Si pada saat membuka Rapat Koordinasi Pemanfaatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI ) Dalam Pengembangan Transformasi Digital, Kamis (24/4) di Hotel Yulia Gorontalo.

Transformasi digital bukan lagi pilihan, tetapi sebuah keharusan. Untuk itu, IMDI hadir sebagai instrumen penting untuk mengukur kesiapan, kapasitas, dan literasi digital masyarakat Indonesia, termasuk di daerah kita, Provinsi Gorontalo jelas Yosef.
Lebih lanjut Yosef mengatakan, IMDI memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana masyarakat kita telah mengadopsi teknologi digital, bagaimana kualitas infrastruktur yang tersedia, serta bagaimana kompetensi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut.
Melalui data dan indikator yang tersaji, kita dapat menyusun strategi yang lebih terarah, berbasis data, dan tepat sasaran kata Yosef yang juga Plt. Kepala Biro Organisasi. Yosef berharap, melalui kegiatan ini, seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan transformasi digital, baik di sektor pemerintahan, pendidikan, ekonomi, maupun layanan publik lainnya.
Turut hadir pada kegiatan ini Ketua tim pengembangan SDM BPSDMP Komunikasi dan Informasi Manado, Qurata Ayuni, ST, M.Ikom ,Kepala Badan Kepegawaian provinsi Gorontalo, BPSDM Provisi Gorontalo.

Selasa (25/3) bertempat di Ruang Dulohupa Kantor Bupati Kabupaten Gorontalo Biro Organisasi Provinsi Gorontalo melakukan Fasilitasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Asisten Administrasi Umum Kabupaten Gorontalo Haris S.Tome,S.ST,M.T. Dalam kesempatan tersebut Haris mengatakan diskusi-diskusi terkait dengan penggabungan OPD sudah kita laksanakan berapa kali, hanya saja perspektif kita terhadap penggabungan-penggabungan yang berbeda ini selalu menjadi bagian yang harus dibicarakan dengan baik.
Lebih lanjut Haris mengatakan, agar setelah dilaksanakan penggabungan ini tidak memberikan efek positif dalam proses pelaksanaan tugas-tugas fungsional. Karena banyak perubahan yang dilakukan pada proses ini termasuk pada jajaran dibawahnya termasuk memperhatikan kapasitas sumber dayanya.
Sehingga itu penyampaian dari Biro Organisasi pada hari ini dapat memberikan tambahan terhadap diskusi terkait upaya reistrukturusasi dari organisasi pemerintahan kita harap Haris.

Selanjutnya Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorotalo Dr. Ir. Yosef P. Koton, M.Si menyampaikan penataan perangkat daerah meupakan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam menata kembali tatanan birokrasi di pemerintahan daerah. Penataan dilakukan dengan tujuan mempermudah pekerjaan yang serumpun.
Yosef juga mengatakan untuk mencapai visi misi dari bupati organisasinya harus didesain agar visi dan misi dari bupati dan wakil bupati bisa tercapai.

Komisi II DPRD Kab. Boalemo kunjungi Biro Organisasi Provinsi Gorontalo terkait dengan Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Rabu, (23/4) di Ruang Reformasi Biro Organisasi. Kunjungan ini diterima langsung oleh Plt. Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Dr. Ir. Yosef P. Koton, M.Si yang didampingi oleh Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik dan Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

Dalam kesempatan tersebut Yosef mengatakan terkait dengan pembentukan UPTD yang baru ini dimana harus berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 dan ditambahkan Peraturan Menteri PPA Nomor 4 Tahun 2018 karena berkaitan dengan pelayanan langsung ke masyarakat selain itu juga dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Boalemo yang perlu ditindaklanjuti dengan cepat dan intens.
Oleh karena itu keberadaan dari UPTD Perlindungan perempuan dan Anak ini sangat penting kata Yosef. Namun, kami sarankan dengan adanya efisiensi anggaran maka tipenya diturunkan menjadi Tipe B. Dimana di dalam struktur oranisasinya terdiri dari Kepala UPTD dan jabatan fungsional serta Pelaksana sehingga kekhawatiran terhadap bertambahnya anggaran bisa kita hindari jelas Yosef.
Pembentukan UPTD kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur pungkasnya.

Selanjutnya Anggota Komisi II DPRD Kab. Boalemo Harijanto Mamangkey mengatakan untuk internal Komisi II terkait dengan pembentukan UPTD PPA ini karena ini juga merupakan amanat Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025 maka kami bersepatakan untuk terus mendorong pemerintah daerah Kab. Boalemo pembentukan UPTD ini.
“Akan tetapi pada pembahasan lebih lanjut ada dinamika yang berkembang terdapat beberapa pendapat yang berbeda dengan adanya pembentukan UPTD PPA katanya. Sehingga itu kunjungan kami ini untuk melakukan koordinasi dan konsultasi lebih lanjut dengan pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak bisa mendapatkan pencerahan dan solusi harapnya.

Biro Organisasi Provinsi Gorontalo melakukan Evaluasi terhadap Reformasi Birokrasi di Badan Penghubung Provinsi Gorontalo yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Dr. Ir. Hi Yosef P. Koton , M.Si, Kamis (23/1/2025) di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung Provinsi Gorontalo di Jakarta.
Reformasi Birokrasi ini kita lakukan karena, dengan adanya RB ini menyebabkan apa yang kita kerjakan akan menjadi perbaikan terus menerus, sehingga program yang dilakukan oleh Badan Penghubung mencapai tujuan secara efektif dan efisien kata Yosef.

Yosef juga menuturkan, kemarin kita baru dari KemenPANRB untuk memaparkan penajaman RB dan SAKIP yang kita lakukan. “Alhamdulillah dari pelaksananan RB yang dilakukan secara tematik ini berdampak pada penurunan kemiskinan menjadi 13.87% sehingga kita sudah keluar dari 10 provinsi termiskin” ujarnya.
Lebih lanjut Yosef mengatakan terkait dengan pemetaan jabatan dimana Badan Penghubung Provinsi Gorontalo yang belum memilki pejabat fungsional untuk itu Anjab dan ABK-nya harus dianalisis berkaitan dengan beban kerjanya sehingga tugas-tugas yang dikerjakan berhasil dengan baik.

Dikatakan lebih lanjut, evaluasi ini kita lakukan untuk merefleksi terhadap capaian-capaian yang telah diwujudkan oleh Badan Penghubung didalam melaksanakan tugasnya selama ini, selain itu juga untuk menyusun langkah strategis dan menyelesaikan hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi.
Diharapkan RB ini terus menerus dilakukan baik di SDM, manajemen, anggaran serta sarana dan prasarana diatur dengan sebaik-baiknya pungkas Yosef.

Biro Organisasi Provinsi Gorontalo melalui Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan menerima kunjungan dari Bagian Organisasi 3 Kab/Kota yakni Kota Gorontalo, Kab. Boalemo dan Kab. Gorontalo, Selasa (15/4) di Ruang Reformasi Biro Organisasi.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Plt. Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Dr. Ir. Yosef P. Koton, M.Si dan didampingi oleh Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis jabatan.
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas terkain dengan pembentukan dan penataan perangkat daerah di masing-masing kabupaten/kota. Seperti Kab. Gorontalo yang membahas pembentukan desain struktur perangkat daerah dari Kab. Gorontalo dengan menyesuaikan tipelogi masing-masing urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan keuangan daerah.

Hal ini bertujuan dimungkinkan terjadinya perampingan struktur. Ini merupakan fasilitasi terakhir yang berhasil merumuskan desain sesuai dengan kebutuhan Kab. Gorontalo.
Selanjutnya Tim dari Bagian organisasi Kab.Boalemo menyampaikan dokumen usulan pembentukan UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Boalemo. Selain itu juga terinformasi Kab. Boalemo akan mengusulkan perubahan nomenklatur UPTD. Rumah Sakit Tani dan Nelayan Boalemo dan UPTD. Labkesda. Pada kesempatan tersebut Biro Organisasi juga mengingatkan terkait dengan usulan dari Tim Boalemo tentang progres pembentukan UPTD P2A yang terinformasi paling lambat dibentuk sesuai dengan arahan pusat yakni Bulan Mei 2025. Dari Tim Boalemo menyampaikan hal ini mereka akan mengundang OPD yang bersangkutan terkait dengan usulan mereka ini.

Biro Organisasi juga memfasilitasi Tim dari Bagian Organisasi Kota Gorontalo terkait dengan penataan tugas dan fungsi SOTK perangkat daerah pasca perda perangkat daerah ditetapkan dan mereka juga berkonsultasi terkait dengan penambahan jumlah staf ahli.

Biro Organisasi pada prinsipnya didalam melaksanakan faslitasi perangkat daerah kab/kota berpedoman pada regulasi yang berlaku. Sehingga untuk 3 kab/kota tesebut atas usul yang belum berkesesuaian dilakukan disukusi sampai melakukan kesepakatan bersama dan atas hasil dari kesepakatan tersebut melalui Biro Organisasi melaksanakan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat siap memberikan rekomendasi pembentukan dan penataan perangkat daerah yang ada.

Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan audiensi dan pemaparan implementasi Reformasi Birokrasi oleh Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahudidin yang didampingi oleh Plt. Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Dr.Ir. Yosesf P. Koton, M.Si yang diterima langsung oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntablitas Aparatur dan Pengawasan Kementrian PAN-RB, Selasa (21/1) di Ruang Rapat KemenPANRB RI.

Rudy dalam paparannya dengan judul Penajaman Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Provisi Gorontalo mengatakan pentingnya reformasi birokrasi dari hulu ke hilir harus memperhatian beberapa hal yakni kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan investasi, pengendalian invlasi serta peningkatan produk dalama negeri.
Program penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2024 dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan serta pengurangan kantong kemiskinan kata Rudy. Selanjutnya Rudy juga menjelaskan untuk peningkatan kemiskinan dengan meningkatkan promosi investasi , melakukan delivery service dan melakukan peningkatan pengawasan dan pendampngan pelaku usaha dalam hal pelaporan kegiatan penaman modal.
“ Nah, untuk menekan angka stunting kita pemerintah ProvinsiGorontalo melakukan koloborasi dengan program kesehatan dan program peningkatan kesehatan gizi siswa di sekolah SLB pada siswa yang terdeteksi kurang gizi kata Rudy. Dalam paparannya Rudy juga mengatakan bahwa untuk pengembangan P3DN melalui program pengembangan UMKM di setiap kabupaten/kota.

Rudy juga mengungkapkan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 Provinsi Gorontalo sebesar 68,88 dengan (Predikat B ). Dengan melihat capaian pada tahun 2024 maka diharapkan pada tahun 2025 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Gorontalo bisa meningkat dengan capaian 70,05 (Predikat BB).