Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) salah satu upaya untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. 

Tujuan bimtek ini untuk menyamakan persepsi terkait dengan penilaian mandiri yang akan dilaksanakan oleh masing-masing kab/kota. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni D. Matona saat memberikan arahan pada Bimbingan Teknis Pelaksanaan PEKPPP Tahun 2023 Bagi Evaluator Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo, Rabu (1/3) di Ruang Madani Kantor Bupati Gorontalo.

Terkait dengan indikator-indikator yang telah ditentukan oleh Kementerian PAN-RB itu perlu diketahui secara bersama-sama oleh kab/kota jangan sampai antar kab/kota berbeda pemahamannya ujar Sri Wahyuni.

Oleh karena itu kita bersepakat untuk melaksanakan bimtek ini dikarenakan waktunya sudah sangat mepet yang mana mulai tanggal 6 Maret sudah mulai dilakukan tahapan pendataan awal jelas Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni berharap selesai dari bimtek ini para kabag untuk melakukan konsolidasi di tingkat kabupaten bagaimana tahapan yang akan dilaksanakan, kemudian tim yang akan dibentuk sehingga kita tidak akan berlama-lama lagi karena ini sudah di depan mata. 

Kegiatan ini turut di hadiri oleh para Kabag Organisasi dan Tatalaksana se-kab/kota.

 Istik Syarifudin (Analis Kebijakan Ahli Muda) Saat Memberikan Penguatan Terkait Pelaporan Kinerja Pada Bimtek Mekanisme Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat (27/01/2023)

Biro Organisasi - Biro Organisasi perkuat pelaporan kinerja pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang mekanisme pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Yang diselengarakan di Grand’Q Hotel Kota GoronJumat (27/01/2023).

Pada bimtek kali ini Biro Organisasi menjadi Narasumber karena sesuai dengan tusinya sebagai pendamping OPD dengan tujuan organisasi yakni menjadi institusi pendorong terwujudnya tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pada bimtek tersebut Istik Syarifudin selaku Narasumber dari Biro Organisasi memberikan materi tentang Pelaporan Kinerja yang diikuti oleh 51 (lima puluh satu) instansi di lingkup Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut). Di sela-sela pemberian materinya Istik meminta kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Agar semua peserta tidak sia-sia mengikuti bimtek ini selama 4 (empat) hari.

Pada kesempatan tersebut kepala Bagian Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Reyski Kamaruddin mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya. Dengan pengisian lembar krja evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi pada kabupaten Gorontalo Utara. Di tempat yang sama kepala Bagian Organisasi & Tatalaksana Ibrahim Tomelo mengatakan kegiatan ini sebagai strategi untuk membangun RB dan Zona Integritas secara baik dan berkesinambungan dalam rangka mendapatkan nilai RB secara maksimal serta memberikan pembekalan kepada Tim PMPRB untuk mempermudah dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Gorontalo Uatra.

Ibrahim berharap kepada semua peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan menseriusi materi yang disampaikan oleh narasumber agar apa yang diterima serta yang didapatkan dari bimtek ini bisa diimplemetasikan oleh peserta ketika kembali ke OPDnya masing-Masing.

Pewarta, Ian.

Editor, Burhan.

Biro Organisasi - Biro Organisasi bersama beberapa OPD terkait yakni BKD, Inspektorat, BAPPPEDA dan BPSDM, serta Diskominfotik mengikuti Coaching Clinik Tim Monev Budaya Kerja BerAKHLAK yang dilaksanakan secara daring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), yang berlangsung di ruang reformasi biro organisasi, senin (27/2).

Pada pertemuan kali ini Iknandi Intan Permatasari pihak KemenPAN-RB memberikan arahan terkait 7 Tahapan Penguatan Budaya kerja BerAKHLAK yang mengacu pada Internalisasi, penyelarasan sistem, pengukuran baseline, penyusunan dan implementasi agenda perubahan, pemantauan dan evaluasi, penghargaan dan apresiasi, serta penguatan secara berkelanjutan.

Intan menjelaskan,  sebelum budaya kerja BerAKHLAK ini disosialisasikan ke masyarakat, terlebihdahulu agar pemerintah mensosialisasikannya di lingkup OPD masing-masing. Instan berharap agar budaya kerja BerAKHLAK ini tidak hanya menjadi jargon tetapi harus betul-betul diterapkan pada lingklungan kerja.

Yalfiet Tobias Tamonoku,S.Pd.,M.Pd (Pejabat Fungsional Pada Subag Reformasi Birokrasi, Bagian RB dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo) saat menyampaikan materinya tentang penguatan percepatan pelaksanaan RB dalam tataran RB tematik, dan llineritas evidence pada pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkup Pemda Kabupaten Gorut, (26/01/23)

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang mekanisme pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut). Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Gorut Thariq Modanggu, S.Ag.,M.Pd.I itu di hadiri oleh Kepala bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Provinsi Gorontalo, Reyzki Kamaruddin Rauf, S.Si. Kepala Bagian Organisasi & Tatalaksana Gorut Ibrahim Tomelo, SE.,M.Si dan semua OPD di Lingkup pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sampai dengan tingkat kecamatan, yang diselengarakan di Grand’Q Hotel Kota Gorontalo, Kamis (25/01/2023).

Pada bimtek kali ini Biro Organisasi menjadi Narasumber karena sesuai dengan tusinya sebagai pendamping OPD dengan tujuan organisasi yakni menjadi institusi pendorong terwujudnya tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pada kesempatan tersebut Yalfiet Tobias selaku narasumber memberikan materi tentang penguatan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam tataran RB tematik dan Lineritas evidence pada pelaksanaan evaluasi RB di lingkup Pemda Gorut. Di sela-sela pemberian materinya ia meminta kepada seluruh peserta agar mengikuti dengan baik kegiatan ini sejak awal hingga akhir. Agar semua peserta tidak sia-sia mengikuti bimtek ini selama 4 (empat) hari. Karena yang namnya bimtek sangatlah berbeda dengan Workshop, ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut kepala Bagian Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Reyski Kamaruddin mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya. Dengan pengisian lembar krja evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi pada kabupaten Gorontalo Utara. Di tempat yang sama kepala Bagian Organisasi & Tatalaksana Ibrahim Tomelo mengatakan kegiatan ini sebagai strategi untuk membangun RB dan Zona Integritas secara baik dan berkesinambungan dalam rangka mendapatkan nilai RB secara maksimal serta memberikan pembekalan kepada Tim PMPRB untuk mempermudah dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Gorontalo Uatra.

Ibrahim berharap kepada semua peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan menseriusi materi yang disampaikan oleh narasumber agar apa yang diterima serta yang didapatkan dari bimtek ini bisa diimplemetasikan oleh peserta ketika kembali ke OPDnya masing-Masing.

Pewarta, Ian.

Editor, Burhan

Biro Organisasi - Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas bagi pejabat tinggi madya dan pratama d lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, Jumat (17/2) di Aula Rumah Jabatan Gubernur.

Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer dalam sambutannya mengatakan penandatanganan PK dan PI adalah dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat untuk melaksanakannya secara konsisten.
Untuk itu penandatanganan yang kita laksanakan hari ini sebagai wujud komitmen kita dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi di tahun 2023 ujar Hamka.

Hamka berharap dokumen tersebut ditandatangani secara sadar, jujur karena dorongan kewajiban untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dengan menghindari perbuatan yang dikategorikan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebelumnya Kepala Biro Organisasi Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni D. Matona dalam laporannya mengatakan perjanjian kinerja ini merupakan penugasan atau kesepakatan pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada unit kerja dibawahnya untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Penandatanganan ini dimulai dari Penjabat Sekertaris Daerah dengan para asisten dan kepala biro kemudian dilanjutkan dengan Penjabat Gubernur dengan para Kepala OPD dan staf ahli.

Pewarta, Nasrianti.

Biro Organisasi - Usai pelantikan Pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, masing-masing pejabat yang telah dilantik menempati jabatan baru, kembali bersilaturahim sekaligus pamitan pada OPDnya yang lama untuk bertemu dengan stafnya. Tak terkecual dengan kepala Biro Organisasi setda Provinsi Gorontalo Dr. Ir. Aryanto Husain, M.MP. Pada jumat pagi usai melakukan pengecekan kondisi dan suasana pada dinasnya yang baru yakni Dinas Pariwisata, ia kembali mengunjungi Biro Organisasi untuk bersilaturahim sakaligus pamitan dengan stafnya karena akan bertugas pada Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

            Kedatangan Aryanto pagi itu disambut baik oleh semua staf yang ada di Biro Organisasi sembari memberikan ucapan selamat atas jabatan barunya yang akan diembannya. Di sela-sela diskusi santai yang berlangsung di ruang reformasi Biro Organisasi (Meeting Room) Aryanto berpesan kepada smeua stafnya baik esselon III, para pejabat Fungsional dan pelaksana, agar tetap bekerja sesuai dengan tusi masing-masing dan tidak khawatir soal mutasi. Semua agar bekerja seperti biasa dan tetap menjalankan tugas yang sementara dijalankan mulai dari Analisis Jabatan dan analisis Beban Kerja (ANJAB/ABK), Peta Proses Bisnis, SOP dan semua rencana kerja pada Budaya Kerja termasuk rencana Bimtek PMPRB dan SAKIP serta LAKIP tetap dipersiapkan.

            Ia meminta kepada semua stafnya ketika kepala Biro Organisasi yang baru akan datang dan bergabung dengan semua staf Biro Organisasi, semua dalam posisi raning. Ia pun menambahkan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun berada pada Biro ini ia mengaku mendapatkan pengalaman leadership, tentu ini juga bisa diikuti oleh pegawai lain terutama para Esselon III/para Kepala Bagian. Ia berharap, ukhuwah tetap dipertahankan antar sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Biro Organisasi.

Pada Hasil Survei Budaya Kerja Pemerintah Provinsi Gorontalo Meraih Predikat Cukup Sehat. Itu Artinya Budaya Kerja Di Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo Harus Lebih Ditingkatkan Lagi Berdasarkan Beberapa Isu Yang Harus Diperbaiki.

Biro Organisasi - Dalam Rangka Silaturahmi Bersama Alumni ESQ Orwil Provinsi Gorontalo , Ary Ginanjar Agustian tokoh pencetus ide sekaligus pendiri ESQ Leadership Center dan dikenal sebagai tokoh motivator nasional Indonesia hadir Bersama para pimpinan Daerah provinsi/ Kabupaten/Kota di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo, (28/01/23).

Dalam kesempatan tersebut Ary Ginanjar Agustian selain bersilaturahmi juga memberikan penguatan terhadap hasil Evaluasi Budaya Kerja BerAKHLAK Provinsi Gorontalo. Ary Ginanjar mengatakan bahwa Provinsi Gorontalo adalah daerah yang special karena ikon daerah serambi Madinah.Terlebih lagi mengingat jiwa patriotik yang sejak dulu melekat pada rakyat Gorontalo sehingga bisa merdeka terlebih dahulu dari daerah lain di Indonesia yaitu pada tahun 1942. Tidak heran beberapa pemimpin nasional yang berpengaruh berasal dari Gorontalo.

Sehingga perlu dievaluasi Kembali hasil survey budaya kerja BerAKHLAK yang baru mencapai indeks 59, 7% dengan kategori B Cukup Sehat. Sedangkan Indeks Budaya Kerja (secara keseluruhan) 65,9% Kategori B Cukup Sehat. “Ke depan mudah-mudahan setelah diukur Kembali Kesehatan Budaya BerAKHLAK mudah-mudahan bisa naik lagi,” terang Ary Ginanjar. Sebelumnya motivator nasional itu bertanya kepada para pimpinan yang hadir apakah Indonesia akan sampai pada Indonesia emas atau Gorontalo Emas yang dicita-citakan, seketika semua diam. Ary Ginanjar mengatakan itu dapat tercapai jika dari setiap diri kita melakukan Taubatan Nasuhah alias memiliki kesadaran dan niat yang kuat untuk berubah dan memperbaiki diri, dengan mengutip ayat Al.Qur’an “ Tidak akan berubah nasib suatu kaum jika tidak merubahnya dirinya (jiwanya) sendiri.”

Ary Ginanjar memberikan apresiasi kepada Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan acara ini pada malam hari dimana orang-orang pada umumnya ingin istirahat namun Provinsi Gorontalo mengevaluasi diri dan ingin memperbaiki dan berbenah.

Hasil Survei Pemetaan Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara.

Sebelumnya sejak dilounchingnya Core Values ASN BerAKHLAK oleh Presiden Jokowi, Provinsi Gorontalo mendapat apresiasi dari Kementrian PAN RB termasuk daerah yang cepat dalam melounching Core Values ASN BerAKHLAK dan melakukan internalisasi. Sehingga semangat para pimpinan ini diharapkan dapat ditularkan sampai pada ASN unit-unit kerjanya masing-masing.

Ketua Alumni ESQ Orwil Provinsi Gorontalo yang sekaligus sebagai Kepala BPSDM Provinsi Gorontalo mengucapkan banyak terimakasih dan memberi apresiasi kepada Ary Ginanjar Agustian yang bisa menyempatkan diri datang ke Gorontalo untuk memberikan penguatan dan pembinaan Budaya Kerja. Agenda selanjutnya Ahad 29 Januari 2023 Ary Ginanjar Bersama Tim memenuhi Undangan Bupati Bone Bolango Hamim Pou dalam rangka memberikan penguatan /pembinaan kepada para Kepala Sekolah dan guru -guru di Kabupaten Bonebolango.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sutan Rusdi. Dan dihadiri oleh Sekda Kabupaten Boalemo, Kabag Ortala Kabupaten/Kota dan Pimpinan OPD Provinsi Gorontalo Bersama Ibu-Ibu Darma wanita Provinsi Gorontalo.

Pewarta, Rina

Reformasi Birokrasi - sudah bergulir sejak tahun 2010 dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025. Hingga saat ini harusnya sudah menghasilkan perubahan pada birokrasi di Indonesia. Dalam data hasil evaluasi Reformasi Birokrasi di Indonesia sudah menunjukan adanya peningkatan perubahan. Salah satu indicator area perubahan adalah pelayanan public. Pemerintah Pusat maupun daerah setiap tahun melakukan Peningkatan perbaikan Pelayanan public dengan evaluasi pelayanan public.

Namun Salah seorang ASN yang mendapat musibah orang tuanya masuk ICU pernah mengungkapkan kekesalannya saat mengurus orang tuanya yang sedang dirawat di ICU Rumah Sakit Umum Daerah. ASN tersebut mengatakan “Perawat ICU meminta tolong kepada saya untuk mengantarkan sampel pemeriksaan laboratorium ke Ruang Laboratorium yang jaraknya agak jauh dari Ruang ICU berhubung jalannya harus mutar. Sesampai di ruang resepsionis Laboratorium saya mengucapkan salam tidak ada yang menyahut, saya pikir tidak ada orang, terus saya masuk ke dalam dan ternyata ada satu orang petugas yang saya sapa lalu menyahut ada apa bu? Terus saya menjawab mau mengantarkan sampel lab. Petugas meminta surat pengantar yang diberikan perawat ICU tadi dan saya langsung menyerahkan. Petugas Lab menanyakan lagi apakah saya membawa fotocopy KTP Pasien? Saya menjawab tidak, karena memang saya tidak bawa. Selanjutnya petugas mengembalikan surat pengantar dan hasil lab kepada saya dan mengatakan Ibu harus membawa fotocopy KTP karena katanya akan menginput nomor NIK KTP. Saya katakan baik saya akan ambil di ambil di bagian ICU barangkali ada arsip KTP yang bisa dipinjam. Dalam hati saya mendongkol, masa iya saya harus bolak balik hanya untuk fotocopy KTP. Sesampainya di Ruang ICU saya mencoba meminjam Fotocopy KTP pada petugas ICU, lalu dia memberikannya dengan catatan saya harus mengembalikannya lagi. Sesampainya di Laboratorium ternyata Fotocopy KTP salah, bukan dengan nama pasien. Jadi dikembalikanlan sampel lab itu kepada saya. Karena saya sudah capek bolak balik ruang ICU ke Laboratorium saya sampaikan kepada petugas lab untuk menerima dulu sample Lab nya nanti Foto Copy KTP menyusul.Petugas Lab menyuruh saya untuk menaruh sampoel dan surat pengantar di keranjang yang terletak di luar, katanya nanti petugas yang akan ambil. Saya masih menunggu KTP dari adik saya di luar. Setelah satu jam saya tengok di keranjang masih ada sample lab yang saya bawa., belum diapa-apakan. Saya kecewa dengan pelayanan rumah sakit seperti ini.”

Ini hanya satu contoh pelayanan public yang masih jauh dari kata baik dan prima. Administrasi yang menghambat pelayanan seharusnya dibuat lebih sederhana, sehingga bisa lebih mempermudah masyarakat. Kasus di atas adalah contoh dari pelayanan public yang birokrasinya masih berbelit-belit. Nomor Nik KTP seharusnya sudah ada di surat pengantar dan tidak memerlukan arsip Fotocopy lagi karena proses laboratorium ini sudah melewati Bagian UGD dan ICU yang juga meminta administrasi yang sama. Ketika pada bagian Laboratorium meminta lagi arsip Fotocopy KTP seharusnya sudah ada dengan surat pengantar dari ICU. Atau setiap bagian menyediakan Printer Scan/Fotocopy. Telepon penghubung antar bagian rumah sakit juga harus berfungsi baik atau harus diadakan jika tidak ada untuk mempermudah komunikasi antar bagian yang ada di Rumah Sakit. Jangan lagi menyulitkan keluarga pasien harus bolak balik mengambil administasi yang tertinggal.
Intinya Pelayanan public di Provinsi Gorontalo ini harus diperbaiki lagi. Jangan sampai fondasi budaya kerja core value ASN BerAKHLAK (Berorietasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) hanya menjadi slogan dan tidak diterapkan dalam proses birokrasi pemerintah. Reformasi Birokrasi harus tetap berjalan dan lebih dipercepat lagi dengan memulai hal-hal yang sederhana dulu secepatnya. Evaluasi jangan hanya sebatas evaluasi dokumen namun harus memperhatikan dan memantau praktek pelayanan kepada masyarakat lebih sering dan sering lagi.

Jika kurang SDM untuk memperhatikan dan memantau penyelenggaraan pelayanan public maka perlu alat CCTV untuk membantu pemantauan pelayanan public di semua sector. Hal ini perlu dilakukan dengan pertimbangan secara psikologis bentuk perhatian lebih mempengaruhi perubahan perilaku daripada bentuk perintah secara fisik. Tidak sekedar hanya memperhatikan dan memantau namun ada Tindakan nyata memperbaiki pelayanan secepatnya agar kondisi semua pelayanan public di provinsi Gorontalo secepatnya membaik dan prima.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI untuk memperhatikan proses penyelenggaraan pemerintah dan program-program kerja tata kelola pemerintahan harus berdampak pada masyarakat. ASN Tidak hanya berkutat pada dokumen dan kertas saja tapi harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan prima.

Salam Reformasi !
Rina.

Rapat Perdana Awal Tahun Yang Dirangkaikan Dengan Ta'aruf Kepala Biro Organisasi Yang Baru Dilantik (Sri Wahyuni D. Matona, S.STP.,M.Si) Dengan seluruh Staf Biro Organisasi, Jumat 27 Januari 2023.

Biro Organisasi - Pasca pelantikan pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, semua para pejabat yang telah dilantik menduduki jabatan baru, kembali beraktivitas seperti halnya pada OPD sebelumnya. Hal yang sama dilakukukan oleh kepala Biro Organisasi yang baru dilantik Sri Wahyuni  D. Matona, S.STP,.M.Si.  

Sri wahyuni yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan & Kesra (Pemkesra), kini menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo, menggantikan Aryanto Husain yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.

Pasca pelantikan, Sri wahyuni melakukan pertemuan perdananya dengan seluruh staf di lingkup Biro Organisasi yang berlangsung di ruang Reformasi (Ruang Meeting) agar lebih mengenal semua stafnya. Pada pertemuan siang itu Sri Wahyuni menyampaikan permohonan maafnya karena pasca pelantikan 19 Januari 2023 baru bisa bertemu dan menyapa stafnya pada Biro Organisasi pasca Sholat Jumat, seminggu setelah pelantikan.

"Saya mohon maaf karena baru bisa bertemu dengan teman-teman semua. Sebab, masih mnyelesaikan tugas saya pada Biro Pemkesra terkait persiapan pelaksanaan asistensi dan penilaian kinerja Pj. Gubernur triwulan dua", ungkapnya.

Kedatangan Sri Wahyuni siang itu disambut baik oleh semua pegawai mulai dari pejabat, pelaksana, hingga tenaga penunjang/PTT di lingkup Biro Organisasi sembari memberi ucapan selamat datang kepada kepala Biro Organisasi yang baru.

Pada pertemuan perdana yang dirangkaikan dengan ta’arufan itu berlangsung dengan hikmat. Masing-masing pejabat esselon III menyampaikan tusinya masing-masing. Begitupun dengan para pejabat fungsional yang menyampaikan tusinya pada masing-masing bagian di lingkup Biro Organisasi, serta pelaksana dan tenaga penunjang/PTT.

Di akhir pertemuan itu, Sri wahyuni meminta agar semua stafnya dapat bekerja menjadi team work yang baik, dan dapat melaksanakan apa yang sudah menjadi planing kedepan. Sehingga apa yang ditargetkan bersama bisa tercapai. Iapun menyampaikan dalam waktu dekat akan mengajak seluruh stafnya, untuk melakukan pertemuan kembali guna membahas hasil diskusi pada pertemuan perdana.

Pewarta, Ian

Editor, Nasrianti.

Biro Organisasi - Dialog kinerja adalah upaya kontrol, monitoring dan evaluasi kinerja organisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Dr.Ir. Aryanto Husain, MMP pada saat melaksanakan Dialog Kinerja awal tahun di lingkungan Biro Organisasi, Selasa (03/1) di Ruang Reformasi.

Gelaran dialog kinerja awal tahun ini yang bertujuan untuk membahas capaian kinerja, kendala, masalah hingga rencana kinerja sebagai tindak lanjut capaian kinerja tahun sebelumnya jelas Aryanto.

Dikesempatan tersebut masing-masing kepala bagian memaparkan program kinerja di tahun 2023, yang dimulai dari Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan dilanjutkan dengan Kepala Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik dan diakhiri oleh Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi tentang hasil apa yang diharapkan oleh pegawai dukungan apa saja yang diberikan oleh pimpinan agar pegawai bisa memenuhi targetnya.

Diakhir kegiatan ini Aryanto menyimpulkan beberapa hal  yakni surat pemberitahuan d Anjab-ABK dan desain perjanjian kinerja harus segera diselesaikan kalau dimungkinkan bersamaan hadirnya LHE atau kita integrasikan dialog kinerja level gubernur. Selanjutnya terkait dengan mekanisme kinerja apa yang kita diskusikan hari ini merupakan pekerjaan tim maka untuk para Kabag dimohon dimanage mekanisme kerjanya pungkas Aryanto.

Pewarta, Nasrianti.